BALIKPAPAN– Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyebut kewajiban gubernur ialah untuk menjaga bahkan meningkatkan konsumsi rumah tangga.
“Kewajiban para gubernur itu agar bagaimana konsumsi rumah tangga terjaga dan meningkat. Tahun 2022 konsumsi rumah tangga sebesar 4,93 persen. Kita harapkan di 2023 akan muncul angka 5,4 persen,” kata Jokowi melalui rilis Pemprov Kaltim.
Hal tersebut dikatakan Jokowi saat membuka secara resmi Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (Rakernas APPSI) di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Kamis (23/2/2023).
Jokowi memberi tujuh poin arahan kepada seluruh gubernur se-Indonesia yang hadir. Pertama, peningkatan konsumsi dan belanja masyarakat. Kedua, hilirisasi produk, ketiga, ketersediaan pangan, keempat, belanja produk dalam negeri, kelima, peningkatan iklim investasi dan ketujuh, penurunan stunting dan masa depan tenaga honorer.
Terkait konsumsi dan belanja masyarakat, Jokowi meminta para kepala daerah agar tidak membuat kebijakan yang berpotensi menahan belanja dan konsumsi masyarakat.
Jokowi optimis, jika tingkat konsumsi dan belanja masyarakat meningkat, maka secara otomatis pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat.
“Oleh sebab itu, pengeluaran belanja masyarakat jangan sampai ada yang menahan. Kalau ditahan akibatnya uang masyarakat akan lebih ngendon (menumpuk) di bank,” jelasnya.
Jokowi kemudian memberi contoh dua event yang menurutnya belanja masyarakat akan besar di sana sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dua kegiatan itu ialah event seni dan olahraga. Maka dari itu, Jokowi mengimbau kepada jajaran kepolisian dan pemerintah daerah untuk tidak menghalang-halangi kegiatan seni dan olahraga.
“Belanja masyarakat yang ditahan itu ada di bank. Kita bisa cek, berapa sih kenaikan tabungan masyarakat. Di tahun 2022 itu ada Rp690 triliun dana masyarakat yang ditahan dan tidak dibelanjakan,” ungkapnya.
Di tahun 2023 sendiri, diperkirakan ada sekitar 3.000 event seni dan olahraga yang diminta Jokowi agar tidak dihalang-halangi pelaksanaannya.
Jokowi juga mendorong agar wisata desa dan UMKM bisa dibuka kembali untuk mendorong belanja masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
“Rumusnya justru kita mendorong masyarakat untuk belanja, bukan berhemat agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, bahkan naik,” tegasnya.
Jokowi menambahkan, terkait hilirisasi bukan hanya di sektor tambang dan minerba, melainkan juga harus dilakukan di sektor pertanian, perikanan dan perkebunan. Ia meyakini, semua daerah memiliki potensinya masing-masing.
“Misal kelapa yang mungkin hanya dijual Rp10 ribu per biji. Di Thailand dikupas sedikit jadi coco tams harganya bisa jadi Rp45 ribu,” pungkasnya.