Browsing: DPRD Kaltim

SAMARINDA : DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Paripurna ke-4 dengan agenda Pengucapan Sumpah dan Janji Pimpinan DPRD Kalimantan Timur Masa Jabatan 2024-2029, Kamis (10/10/2024).…

SAMARINDA : Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas’ud mengaku kinerja DPRD ke depan akan bergantung dengan kepala daerah terpilih nanti. “Siapapun yang akan menjadi…

SAMARINDA: DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Pemerintah Provinsi Kaltim telah menyetujui nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun…

“Kemerdekaan ini kita rayakan dengan penuh rasa syukur. Namun, di balik itu, ada tanggung jawab besar yang harus kita emban, terutama oleh generasi muda,” ujar Reza usai mengikuti Upacara HUT RI di Stadion Utama Palaran, Kaltim, Sabtu (17/8/2024).

“Kami mendukung progres ini dan mengapresiasi pemerintah provinsi, termasuk Pj Gubernur, Sekda, Dispora, dan BPKAD, yang juga sangat konsen pada aset-aset kita,” ucapnya.

“Dalam satu kilometer saja bisa mengeluarkan 13 miliar. Sayang pemerintah sudah menganggarkan terlalu besar tapi cepat rusak karena tidak sesuai dengan pemanfaatannya,” kepada media, di Ruang Rapat Utama DPRD Kaltim, Rabu (12/6/2024).

“Pemprov Kaltim masih memiliki pekerjaan rumah untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Kami meminta perhatian dan upaya serius untuk menanganinya,” ujarnya.

“Apabila pengembalian yang ditentukan oleh BPK tidak dapat dilaksanakan, maka konsekuensinya adalah pidana. Saya harap segera ditindaklanjuti temuan-temuan BPK itu,” ujar Sapto saat ditemui di Kantor DPRD Kaltim, Samarinda, Rabu (12/6/2024).

“Kebakaran seluas itu merupakan luasan terbakar tertinggi di Indonesia untuk kategori provinsi. Dunia usaha jangan tinggal diam. Perlu komitmen dan aksi nyata,” tegas Sarkowi di hadapan perwakilan perusahaan pertambangan saat Forum Group Discussion (FGD) di Swissbel Hotel Balikpapan, Selasa (11/6/2024).

“Ketika ada penambangan, pemerintah harus memastikan bahwa ada penanaman kembali agar hutan tidak menjadi gundul. Pengawasan ketat sangat penting, terutama karena IKN nanti akan berada di sini,” tegasnya.