Browsing: Politik

“Saya sudah terima surat tugas sebagai wakil wali kota baru dari PAN dan PKB. Dari PAN saya sudah terima surat tugas fisiknya, namun dari PKB saya belum terima secara fisik, hanya baru tanda tangan,” ujarnya saat diwawancarai MSI Group, Sabtu (1/6/2024).

“Saya membawa visi Kaltim Keren, karena saya ingin Kaltim ini menjadi provinsi keren, seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terlihat keren,” ucapnya.

“Alhamdulillah, hari ini saya mengembalikan formulir pendaftaran ke Partai Persatuan Pembangunan. Saya merasakan ikatan chemistry yang sangat akrab dan luar biasa di sini. Dikarenakan ada sahabat lama saya Pak Rusman Yakub jadi saya merasa lebih nyaman dan seperti di rumah sendiri di sini,” ungkap Mahyudin dengan tulus.

“Kami tentu tidak bisa mengurangi rasa gembira, senang, terutama rasa hormat yang kami terima dari Demokrat yang malam ini saya mendapatkan surat tugas sebagai bakal calon wali kota Samarinda periode 2024-2029,” ujarnya.

“Saya melihat PKS adalah sebuah partai yang memiliki basis yang kuat. Mulai dari kepengurusan hingga simpatisan di bawahnya,” ungkap Agus Tri kepada awak media usai menyerahkan formulir.

“Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh PAN melalui surat rekomendasi ini. Saya akan merespons dengan baik dan melaksanakan tugas serta arahan yang telah diberikan. Kita akan membuka komunikasi dengan semua teman-teman di partai untuk merapatkan barisan,” ujarnya saat diwawancarai MSI Group melalai telepon seluler, Kamis (30/5/2024).

“Ada pengkerucutan TPS karena untuk Pilkada jumlah TPS maksimal ada di angka 600 pemilih per-TPS. Kalau Pemilu kan 300 pemilih. Jadi kalau misalnya kita ambil rata-rata berarti berkurang setengah,” ujar Firman, Minggu (26/5/2024).

“Kami sudah mengagendakan beberapa hal yang pertama adalah soal bimbingan teknis terkait dengan agenda-agenda tahapan yang sudah harus berjalan,” ungkap Firman, Minggu (26/5/2024).

“Untuk Kota Samarinda, kita harus yakin dan percaya bahwa kerja kita benar, sehingga tidak ada dampak negatif yang tercipta,” tutur Firman.

“Penyelenggara pilkada, termasuk PPS di tingkat kelurahan, harus berpegang pada 11 prinsip utama yakni mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas,” ucapnya.