SAMARINDA: Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, mengkritik lambannya pencairan insentif bagi guru honorer di wilayahnya.
Ia menilai persoalan utama terletak pada sinkronisasi data pendidikan dari sekolah hingga pemerintah pusat yang belum optimal.
“Dasar pendidikan supaya datanya sendiri tergantung dari sekolah-sekolah. Karena juga di Kementerian, mungkin identifikasi kemarin itu ada beberapa hal di mana sekolah-sekolah sendiri itu cenderung pelaporannya itu tidak lengkap,” ujar Darlis, Jumat, 23 Mei 2025.
Menurutnya, keterlambatan pencairan justru semakin menyulitkan kehidupan para guru honorer, yang selama ini sudah dibebani dengan insentif yang minim.
“Kalau someday-nya sinkron datanya antara sekolah ke dinas kemudian ke pusat maka pencairan insentif itu sebetulnya tidak ada masalah. Tetapi realitasnya para guru-guru honorer dari kita sekarang banyak yang terhambat,” tambahnya.
Darlis juga menyoroti jumlah insentif yang diterima guru honorer, yang dinilainya masih sangat kecil.
Ia meminta agar insentif tersebut tidak dipersulit dalam proses realisasi.
“Jangan sampai uang yang sedikit ini kemudian juga waktu realisasinya menjadi panjang. Kehidupan para guru honor kita semakin susah,” tegasnya.
Darlis juga menekankan pentingnya integrasi sistem data pendidikan agar insentif dapat disalurkan secara tepat waktu dan merata.
Ia mendorong agar Pemprov Kaltim memperkuat koordinasi dengan sekolah dan pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat pembaruan data.
Sebagai informasi, lebih dari 1,6 juta guru honorer di Indonesia belum diangkat menjadi ASN.
Di Kalimantan Timur, sebagian besar guru honorer mengandalkan insentif dari BOS, APBD kabupaten/kota, serta APBD provinsi.
Ketentuan mengenai insentif ini tertuang dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Juknis BOS Reguler.