SAMARINDA: Kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kalimantan Timur (Kaltim), dinilai masih tertinggal dan belum mampu bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah.
Penilaian tersebut disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, dalam Diskusi Publik “Tuk Ki Tak Ki Tuk Gratispol, Pendidikan Supaya Baik Jalannya” yang dirangkai HUT Arus Bawah ke-4 di Temindung Creative Hub, Kamis, 20 November 2025.
Darlis menegaskan bahwa arus migrasi yang terus masuk ke Kaltim menjadi indikator pertama lemahnya daya saing SDM lokal.
Ia menyebut banyak pendatang datang dengan keyakinan tinggi bahwa mereka mampu bersaing bahkan mengungguli putra-putri daerah.
“Orang yang datang ke Kaltim itu yakin bisa bersaing. Artinya, mereka punya kepercayaan diri mengalahkan kemampuan putra-putri Kaltim. Ini menunjukkan kualitas SDM kita memang tertinggal,” ujarnya.
Menurutnya, fenomena ini terlihat jelas di sektor sumber daya alam (SDA) yang menjadi penggerak ekonomi Kaltim.
Banyak proyek besar, termasuk di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang lebih banyak menyerap tenaga kerja dari luar.
“Bahkan di proyek besar seperti IKN, pekerjanya didominasi tenaga dari luar. Kita di sini paling jadi satpam. Ini bukan soal minder, tapi fakta bahwa SDM kita harus diperkuat,” tegasnya.
Politisi PAN menekankan pentingnya memandang pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Ia menyebut tiga fungsi dasar pendidikan: fungsi ekonomi, fungsi sosial-budaya, dan fungsi nilai balik (return of investment).
Negara maju, kata dia, tidak dibangun oleh kekayaan alam semata, melainkan oleh kekuatan SDM.
Darlis mengapresiasi langkah Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim melalui program Gratispol, yang membebaskan biaya pendidikan dari tingkat SMA/SMK hingga S1, S2, dan S3 di seluruh perguruan tinggi negeri maupun swasta di Kaltim.
“Betul, Gratispol membebani APBD. Tapi pendidikan itu investasi. Apa yang kita biayai hari ini akan kembali jauh lebih besar di masa depan,” ujarnya.
Ia memastikan Komisi IV DPRD Kaltim mendukung penuh dan siap mengawal pelaksanaan program tersebut agar tepat sasaran dan berkelanjutan.
Namun, Darlis mengingatkan bahwa pendidikan tidak bisa hanya bertumpu pada pembiayaan.
Ada lima faktor fundamental yang harus diperkuat secara bersamaan: Pembiayaan pendidikan, kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, sarana dan prasarana yang memadai, kualitas dan kesejahteraan guru serta Akses pendidikan, terutama wilayah 3T.
Ia mencontohkan masih banyak sekolah di Kaltim yang membutuhkan peningkatan fasilitas, bahkan ada daerah yang akses menuju sekolahnya sangat sulit.
“Banyak sekolah kita butuh peningkatan sarana. Di beberapa daerah malah harus dibawakan sekolah karena aksesnya sulit. Guru pun harus ditingkatkan kompetensi dan kesejahteraannya,” jelasnya.
Keberhasilan program Gratispol dan peningkatan pendidikan tidak boleh mengorbankan faktor penting lainnya. Semua elemen pendidikan harus berjalan seimbang agar tujuan utama peningkatan kualitas SDM Kaltim benar-benar tercapai.
“Kami ingin pendidikan Kaltim berjalan maksimal, tapi jangan ada faktor lain yang dikorbankan. Kurikulum, sarana, kompetensi guru, semua harus diperhatikan,” pungkasnya.
Diskusi publik ini turut menghadirkan akademisi, legislator, mahasiswa, dan komunitas masyarakat yang antusias membahas masa depan pendidikan di Kalimantan Timur.
