SAMARINDA : Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Darlis Pattalongi mengatakan bahwa kualitas demokrasi di suatu negara atau daerah memengaruhi human security (keamanan manusia).
Human security merupakan konsep yang berfokus pada perlindungan dan pemberdayaan individu dan masyarakat dari berbagai ancaman yang bersifat kekerasan maupun non-kekerasan.
Human security menekankan pada kesejahteraan, kebebasan dan martabat manusia serta kebebasan dari rasa takut dan keinginan.
Darlis menjelaskan, demokrasi memengaruhi human security sebab kualitas pemimpin menentukan pelayanan publik seperti dunia pendidikan maupun kesehatan.
“Kita berharap masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab dan rasional. Memilih kandidiat yang betul-betul diyakini mampu membawa apa yang menjadi aspirasi masyarakat,” ujarnya pada acara Penguatan Demokrasi Daerah ke-4 “Human Security” Dapil 1 Kota Samarinda di Jalan Damanhuri, Minggu, 27 April 2025.
Sebagai negara demokrasi, ia melanjutkan, masyarakat Indonesia dituntut berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan umum. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat (parmas) menentukan kualitas demokrasi.
“Negara kita negara demokrasi, harapannya parmas semaksimal mungkin pada setiap kegiatan demokrasi. Mudahan nanti ketika ada kegiatan demokrasi terdekat, pemilihan RT, pemilihan dewan, wali kota, gubernur atau presiden, masyarakat berpartisipasi,” harapnya.
Ia mengingatkan, pelaksanaan pemilu memakai biaya dan tidak sedikit. Maka, sangat disayangkan tingkat parmasnya rendah.
“Karena biaya pemilu menghitung jumlah penduduk, semakin besar penduduk semakin besar biaya,” sebutnya.
Ia menyadari, perjalanan demokrasi Indonesia masih transaksional. Meski demikian, Darlis meyakini praktik transaksional semakin berkurang.
“Karena bagaimanapun juga kualitas pemerintahan, pelayanan masyarakat, kebijakan ditentukan oleh kualitas orang yang kita pilih saat pemilu. Bagaimana orang berkualitas bisa terpilih kalau masyarakat menggunakan hak tak rasional,” pungkasnya.