SAMARINDA : Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kota Samarinda membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan dan Pendistribusian Produk Lokal Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ke Pasar Modern. Mengharapkan Pemerintah Kota dapat berperan dalam memastikan keberlangsungan UMKM di Samarinda.
Hal demikian disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda Abdul Rofik usai melaksanakan rapat Pansus II di Ruang Rapat Lantai 1 Sekretariat DPRD Samarinda, Kamis (6/4/2023).
Abdul Rofik mengatakan Pansus II terus bekerja melakukan pembahasan Raperda Perlindungan dan Pendistribusian Produk Lokal UMKM ke Pasar Modern di Kota Samarinda. Sebutnya, produk hukum tersebut nantinya dapat di implementasikan dengan baik oleh Pemkot Samarinda, untamanya dalam menjamin perlindungan terhadap UMKM.
“Kami akan terus gencar dan akan melibatkan OPD terkait untuk membahas terkait keperluan produk UMKM nantinya,” ungkapnya.
Dijelaskan, program pemerintah saat ini jangan hanya menciptakan lapangan usaha atau UMKM baru. Namun setelah itu keberlangsungan aktivitas usaha dan sasaran pasar produknya tidak dijamin oleh pemerintah.
Melalui Raperda Perlindungan UMKM itu sebagai amanah terhadap pemerintah agar dapat memenuhi kebutuhan pelaku usaha di Kota Tepian. Pemerintah harus memastikan kemajuan UMKM, dengan memberikan stimulus bantuan, peningkatan kualitas produk, pelatihan dan pengembangan pelaku usaha sampai kepada penyediaan pasar yang lebih luas.
Untuk itu, Abdul Rofik berharap ketika raperda tersebut telah ditetapkan, nantinya dapat diimplementasikan dengan baik oleh Pemkot Samarinda. Kata dia, komitmen peran pemerintah kota utamanya organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dapat menjamin keberlangsungan UMKM.
“Pemerintah lintas OPD dapat saling bekerja sama dalam menjamin keberlangsungan dan perlindungan UMKM. misal tadi dari Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian mendorong pertumbuhan UMKM dan menjamin pasar, selanjutnya mengenai perizinan dinas terkait juga membantu dan kebutuhan dari dinas terkait lainnya,” terangnya.