Samarinda – Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Rusman Ya’qub mengaku keberatan apabila pemerintah pusat memberhentikan atau membubarkan Rintisan ISBI Kaltim. Rintisan ISBI Kaltim yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menurutnya sangat dibutuhkan di Kaltim.
“Apalagi Kaltim disiapkan sebagai ibu kota negara (IKN) baru. Maka tentu Kaltim sangat memerlukan sarana dan prasarana khususnya perkembangan sumber daya manusia,” beber Rusman di Hotel Elty Tenggarong, Senin (27/9/2021).
Ia menjelaskan, terlepas Kaltim sebagai IKN baru, sudah semestinya perguruan tinggi tidak hanya terkonsentrasi di Jawa.
“Memang seharusnya dibagi di seluruh wilayah termasuk pulau Kalimantan,” kritik Rusman.
Selain itu, keberadaan ISBI dianggap tepat berada di Kaltim karena Provinsi Kaltim identik dengan provinsi kebudayaan.
“Kita ingin bagaimana ISBI ini ke depan menjadi universitas penyangga ketahanan budaya kita,” harap Rusman.
Kehadiran ISBI dianggap sangat mendasar dan sangat berarti. Dikhawatirkan apabila ISBI ditutup, kebudayaan lokal akan tergerus oleh budaya-budaya asing.
“Saya kira itu adalah kepentingan nasional dikaitkan dengan budaya nusantara,” kata Rusman.
Ia menegaskan DPRD Provinsi Kaltim berharap penuh kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk melanjutkan ISBI Kaltim.
“Saya khawatir kalau Pak Menteri tidak tahu. Ini ulah orang-orang bawah yang tidak pernah menyampaikan kepada Pak Menteri,” ungkap Rusman.
Oleh karena itu, Rusman berharap Gubernur Kaltim Isran Noor bisa bertemu langsung dengan Mendikbud Nadiem Makarim atau bila perlu sampai ke Presiden Joko Widodo.
“Ini gengsinya Kalimantan Timur,” tutur Rusman.
Sementara terkait anggaran, Rusman menyebut perlu ada pembicaraan khusus dengan pemerintah pusat.
“Apa yang memang menjadi kewajiban pemerintah pusat/daerah kami siap saja, tidak ada persoalan kalau itu,” tegasnya.
“Apalagi dunia pendidikan menurut saya tidak ada tawar-menawar kalau soal alokasi anggaran pendidikan,” imbuhnya.
Ia menegaskan DPRD Provinsi Kaltim selalu satu suara dengan Pemprov Kaltim terkait ISBI.
“Karena itu kepentingan masyarakat Indonesia yang kebetulan ada di Kaltim, maka dengan sendirinya itu adalah kepentingan masyarakat Kaltim,” jelas Rusman.