JAKARTA: Wali Kota Samarinda, Andi Harun mempresentasikan Sarung Samarinda di hadapan dewan juri Anugerah Kebudayaan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat 2026.
“Sarung Samarinda adalah identitas kota yang hidup. Ia merupakan pertemuan antar etnis sebagai proses akulturasi. Bagi kami, ini bukan sekadar kain tradisional, tetapi identitas budaya yang terus berjalan bersama masyarakat,” ujar Andi Harun saat presentasi di Gedung PWI Pusat, Jumat, 9 Januari 2026.
Andi Harun menjadi salah satu dari 10 kepala daerah yang masuk nominasi Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2026.
Andi Harun tampil mengenakan Baju Takwo, busana adat Kesultanan Kutai yang dahulu hanya digunakan bangsawan atau penari upacara adat.
Busana itu dipadukan dengan Sarung Samarinda Tajong bermotif Belang Hatta serta songkok khas Kutai.
Motif Belang Hatta memiliki nilai historis tersendiri.
Nama motif tersebut berasal dari kunjungan Mohammad Hatta, Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, ke kampung tenun Sarung Samarinda.
Ketertarikan Hatta pada motif tersebut kemudian mengabadikan namanya sebagai identitas motif.
Dalam paparannya ia menjelaskan, secara antropologis Sarung Samarinda berakar dari imigrasi suku Bugis ke wilayah Kutai Kartanegara, yang kemudian mengalami akulturasi dengan budaya Kutai di ruang Sungai Mahakam.
Coraknya memiliki kemiripan dengan Lipak Sabbe dari Sulawesi Selatan, namun berkembang menjadi identitas khas Samarinda yang berakar kuat pada nilai religiusitas masyarakat.
Menurut Andi Harun, Sarung Samarinda memiliki tiga makna utama bagi Kota Samarinda.
Pertama, sebagai penanda identitas kota.
Kedua, sebagai pembawa nilai etika dan kesantunan sosial dalam keseharian masyarakat.
Ketiga, sebagai ruang ekonomi hidup bagi para penenun dan pelaku UMKM.
“Ketika sebuah budaya menghidupi masyarakatnya, negara tidak boleh mengambil jarak. Pemerintah daerah harus hadir untuk menjaganya,” tegasnya.
Namun demikian, ia tidak menutup mata terhadap tantangan yang dihadapi Sarung Samarinda di tengah perubahan zaman.
Tantangan tersebut antara lain terbatasnya regenerasi penenun, tekanan produk tekstil massal, perubahan selera generasi muda, hingga risiko komersialisasi yang menggerus nilai budaya.
Menghadapi tantangan itu, Pemerintah Kota Samarinda mengubah paradigma pelestarian budaya.
Menurut Andi Harun, pelestarian tidak boleh berhenti pada simbol dan seremoni, melainkan harus diwujudkan melalui kebijakan yang konsisten dan berpihak pada pelaku budaya.
“Kami menempatkan penenun sebagai subjek kebudayaan, bukan sekadar penerima program,” ujarnya.
Pemkot Samarinda, lanjutnya, memandang budaya sebagai modal sosial, modal ekonomi, dan modal identitas kota.
Karena itu, kehadiran pemerintah diwujudkan dalam praktik nyata, bukan sekadar narasi.
Dalam presentasinya, Andi Harun memaparkan berbagai langkah konkret yang telah dilakukan, mulai dari afirmasi anggaran kebudayaan yang trennya meningkat setiap tahun, revitalisasi cagar budaya, penyelenggaraan festival, hingga inovasi adaptif yang menghubungkan Sarung Samarinda dengan ekonomi kreatif dan pariwisata budaya.
Identitas Sarung Samarinda juga diterapkan secara nyata dalam tata ruang kota, seperti pada fasad bangunan, median jalan, trotoar, karpet Balai Kota, hingga revitalisasi kawasan Citra Niaga.
Motif Sarung Samarinda bahkan dipadukan dengan ornamen Dayak sebagai wujud akulturasi budaya di ruang publik.
“Kami menghadirkan Sarung Samarinda di ruang-ruang resmi sebagai simbol kebanggaan, bukan sekadar atribut,” katanya.
Selain itu, Pemkot Samarinda aktif membawa Sarung Samarinda ke pameran-pameran internasional sebagai bagian dari strategi city branding, sekaligus memastikan dampak sosial dan ekonomi dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dalam konteks nasional, Andi Harun menegaskan bahwa penguatan Sarung Samarinda tidak dimaksudkan sebagai klaim sepihak, melainkan bagian dari proses kolektif memperkuat pusaka kebudayaan nasional.
“Ini adalah proses bertahap yang melibatkan semua pemangku kepentingan, pemerintah pusat, daerah, komunitas budaya, dan media,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kepemimpinan kebudayaan, yakni kepemimpinan yang menyadari bahwa pembangunan kota tidak cukup hanya dengan infrastruktur fisik, tetapi juga menjaga identitas dan nilai-nilai budaya.
