JAKARTA: Di tengah ketidakpastian perekonomian global, kinerja ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2025 tetap menunjukkan ketahanan yang solid.
Pemerintah berhasil menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan koordinasi kebijakan lintas sektor.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto menyampaikan bahwa konsistensi kebijakan menjadi kunci utama dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tekanan global.
“Sepanjang 2025, pemerintah secara konsisten menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui penguatan koordinasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga, sehingga perekonomian Indonesia tetap tumbuh solid di tengah tantangan global,” ujar Haryo.
Pertumbuhan Ekonomi Tetap Terjaga
Secara tahunan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 berada di kisaran 5 persen, dengan capaian pada triwulan III 2025 mencapai 5,04 persen secara tahunan (year on year).
Dari sisi skala ekonomi, Produk Domestik Bruto (PDB) nominal Indonesia pada 2024 tercatat sebesar USD1.396,30 miliar.
Sementara itu, PDB berdasarkan paritas daya beli (Purchasing Power Parity/PPP) mencapai USD4,10 triliun, menempatkan Indonesia sebagai ekonomi terbesar ke-8 di dunia.
PDB per kapita Indonesia juga terus meningkat hingga mencapai Rp78,62 juta atau setara USD4.960,33.
Stabilitas makroekonomi tetap terjaga dengan inflasi yang terkendali pada level 2,72 persen (yoy) per November 2025, masih berada dalam sasaran inflasi 2,5±1 persen.
Di pasar keuangan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat menguat ke level 8.644,26 pada 29 Desember 2025, sementara nilai tukar rupiah relatif stabil di kisaran Rp16.785 per dolar AS.
Indikator Makro dan Sektor Riil Menguat
Kondisi sektor eksternal Indonesia juga menunjukkan ketahanan yang kuat. Cadangan devisa tercatat sebesar USD150,1 miliar pada November 2025.
Kinerja sektor riil tetap ekspansif, tercermin dari PMI Manufaktur Indonesia yang berada pada level 53,3 pada November 2025.
Optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional tetap terjaga, tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen yang berada pada level 124,0.
Sementara itu, Indeks Penjualan Riil diperkirakan tumbuh 5,9 persen (yoy) pada November 2025.
Neraca perdagangan Indonesia juga mencatatkan surplus selama 66 bulan berturut-turut sejak Mei 2020, dengan nilai surplus mencapai USD35,88 miliar pada periode Januari–Oktober 2025.
Dari sisi investasi, realisasi investasi Januari–September 2025 mencapai Rp1.434,3 triliun atau tumbuh 13,7 persen (yoy).
Penyaluran kredit perbankan pun tetap tumbuh positif sebesar 7,36 persen (yoy) pada Oktober 2025.
Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Membaik
Dari sisi kualitas pertumbuhan, indikator kesejahteraan masyarakat menunjukkan tren perbaikan.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja meningkat menjadi 70,59 persen pada Agustus 2025, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka turun menjadi 4,85 persen.
Tingkat kemiskinan nasional juga menurun menjadi 8,47 persen pada Maret 2025, dengan kemiskinan ekstrem berhasil ditekan hingga 0,85 persen.
Rasio gini tercatat turun ke level 0,375, mencerminkan perbaikan pemerataan pendapatan.
Penciptaan lapangan kerja turut didukung melalui berbagai program pembiayaan dan intervensi pemerintah, seperti penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan), Kredit Indonesia Pintar Kuliah (KIPK), Kredit Perumahan, Program Padat Karya Tunai, serta program magang bagi lulusan perguruan tinggi.
Stimulus Ekonomi Terus Digulirkan
Untuk menjaga daya beli dan momentum pertumbuhan, pemerintah terus mengoordinasikan berbagai stimulus dan paket kebijakan ekonomi.
Kebijakan tersebut mencakup bantuan pangan, tambahan Bantuan Kartu Sembako, Bantuan Subsidi Upah, hingga Bantuan Langsung Tunai Subsidi Kesejahteraan (BLTS Kesra).
Pemerintah juga memberikan stimulus mobilitas masyarakat melalui diskon transportasi, dukungan bagi industri padat karya, insentif fiskal bagi pekerja dan UMKM, serta percepatan deregulasi dan debottlenecking melalui penyederhanaan regulasi dan integrasi perizinan lintas kementerian/lembaga ke dalam sistem OSS.
Ke depan, pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi kebijakan perekonomian nasional, menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi, serta memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
