SAMARINDA: Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda masih menemukan penggunaan fuel card tidak resmi di sejumlah SPBU.
Kartu tersebut diduga dimodifikasi dan tidak diterbitkan melalui prosedur yang sah sehingga berpotensi mengganggu pengendalian distribusi BBM bersubsidi.
Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu, mengatakan temuan itu muncul saat pihaknya melakukan pengawasan pendistribusian Solar yang termasuk dalam kategori Jenis BBM Tertentu (JBT).
Solar subsidi selama ini dikendalikan menggunakan sistem fuel card untuk membatasi kuota serta memastikan penyaluran tepat sasaran.
“Fuel card tidak resmi itu banyak yang kita temukan. Ada yang distiker oleh sopir. Ketika dibuka, ternyata hanya kartu biasa, ditempeli stiker berisi nomor kendaraan dan pelat,” ujarnya, Jumat, 27 Februari 2026.
Menurut Manalu, secara prosedur fuel card diterbitkan melalui mekanisme resmi yang bekerja sama dengan pihak perbankan dan Pertamina, serta melalui proses verifikasi data kendaraan.
Karena itu, ia menilai keberadaan kartu yang diduga dimodifikasi menjadi indikasi adanya upaya mengelabui sistem pengendalian distribusi BBM subsidi.
Ia menegaskan, saat ini penerbitan fuel card di Samarinda sudah sangat ketat dan terbatas.
Bahkan untuk pembaruan data, Dishub hanya membuka layanan pada hari tertentu dengan kuota terbatas.
“Untuk update saja kadang kami buka Selasa dan Kamis, itu pun hanya tiga atau empat. Tapi sekarang di lapangan masih banyak ditemukan. Ini yang menjadi perhatian kami,” katanya.
Selain berpotensi mengurangi kuota BBM subsidi bagi masyarakat yang berhak, penggunaan fuel card tidak resmi juga dikhawatirkan memperpanjang antrean di SPBU.
Dishub telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur untuk menyamakan persepsi terkait pengendalian fuel card.
Langkah ini dilakukan agar tidak terjadi perbedaan kebijakan antarwilayah yang dapat dimanfaatkan oknum tertentu.
Ia memastikan pengawasan di lapangan akan terus diperketat, sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengendalian agar distribusi BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
“Kalau kita tidak satukan visi, mungkin ketat di Samarinda, tetapi di kota lain bisa mendapatkan dengan mudah fuel card tersebut. Akhirnya mereka mengambil bahan bakar yang kuotanya dimiliki oleh Samarinda,” tutup Manalu.
