BONTANG: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Dinas Pariwisata akan menelaah lebih lanjut potensi pengembangan Kampung Wisata Tihi-Tihi di Kota Bontang.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur, Ririn Sari Dewi, menanggapi rencana pengembangan kawasan tersebut yang sebelumnya dipaparkan oleh Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni.
Menurut Ririn, langkah awal yang akan dilakukan adalah meninjau klasifikasi Kampung Tihi-Tihi dalam peta pengembangan desa wisata di Kalimantan Timur.
Penentuan status tersebut penting karena setiap kategori desa wisata memiliki pola pembinaan dan penguatan yang berbeda.
“Kita akan lihat dulu klasifikasinya, apakah Tihi-Tihi masuk desa wisata berkembang atau masih rintisan. Karena setiap kategori punya pola penguatan yang berbeda,” ujarnya saat ditemui usai mengikuti Safari Ramadan di Masjid Agung Al-Hijrah Kota Bontang, 13 Maret 2026.
Ia menjelaskan, saat ini pemerintah provinsi tengah memfokuskan program pengembangan desa wisata melalui pendekatan yang lebih terarah.
Salah satu prioritas adalah meningkatkan desa wisata yang telah berstatus berkembang agar dapat naik ke kategori yang lebih maju.
“Kalau desa wisata yang sudah berkembang, tugas kami adalah melakukan upgrade supaya bisa naik ke kategori maju,” jelasnya.
Ririn menambahkan, pengembangan desa wisata di Kalimantan Timur kini diarahkan melalui pendekatan kolaborasi lintas sektor.
Artinya, penguatan destinasi wisata tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan dunia usaha dan berbagai pemangku kepentingan.
“Nanti kita akan kolaborasikan dulu dengan Dinas Pariwisata di daerah. Kita lihat apa saja yang sudah dilakukan di Tihi-Tihi, lalu kita bahas bentuk penguatan apa yang dibutuhkan, apakah infrastruktur, digitalisasi, atau penguatan lainnya,” katanya.
Ia menyebut, Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur telah memetakan sekitar 14 desa wisata yang menjadi fokus pengembangan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 11 desa wisata tengah didorong penguatannya melalui kerja sama dengan sejumlah perusahaan.
Sebagai contoh, pengembangan desa wisata di kawasan Bontang Kuala dilakukan melalui program “Bontang Baru Bersinar” yang melibatkan perusahaan daerah, termasuk Pupuk Kalimantan Timur. Sementara di wilayah Kabupaten Kutai Timur, pengembangan desa wisata juga dijalankan melalui kolaborasi dengan perusahaan pertambangan seperti Kaltim Prima Coal dan Indexim Coalindo.
“Pendekatan yang kita lakukan sekarang adalah kolaborasi. Jadi tidak lagi hanya bantuan sporadis, tetapi benar-benar ada fokus peningkatan kualitas desa wisata,” ungkapnya.
Ia juga menilai Kampung Tihi-Tihi memiliki peluang untuk dikembangkan karena telah memiliki Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang menjadi penggerak kegiatan wisata di tingkat masyarakat.
Ke depan, pemerintah provinsi juga membuka peluang kerja sama dengan perusahaan yang berada di sekitar wilayah tersebut, termasuk Badak LNG yang beroperasi di kawasan penyangga atau buffer zone Kota Bontang.
“Potensi kolaborasi itu sangat terbuka. Jika kawasan tersebut berada di wilayah penyangga perusahaan, tentu bisa menjadi peluang kerja sama untuk penguatan desa wisata,” katanya.
Ririn menyatakan pengembangan desa wisata, termasuk Kampung Tihi-Tihi, juga sejalan dengan arah kebijakan pembangunan pariwisata dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur.
“Program pengembangan desa wisata memang menjadi salah satu fokus dalam RPJMD. Karena sektor pariwisata punya potensi besar untuk mendorong ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat,” pungkasnya.
