Samarinda – Kebijakan pemerintah pusat terkait pemindahan ibu kota negara (IKN) Indonesia dari Jakarta ke Penajam Paser Utara (PPU) harus disambut baik oleh setiap sektor. Baik di sektor sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), hingga perindustrian.
Hal itu disampaikan langsung Ketua Komisi II DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang usai rapat koordinasi bersama Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop UKM) Kaltim, Selasa, (1/3/2022).
Ditegaskan Veridiana, meski di masa pandemi Covid-19 sekalipun diharap bukan menjadi alasan masyarakat lokal khususnya untuk menjadi penonton melainkan turut memberikan kontribusi demi kemajuan bangsa Indonesia.
“Jadi kita ingin tahu program ke depan seperti apa. Dan apa saja yang telah diupayakan untuk membantu, meski di masa pandemi Covid-19. Karena kita sering mendengar perkataan bahwa orang Kaltim jangan hanya menjadi penonton, jangan sampai kalah bersaing dan tidak punya kompetensi. Sehingga kita melakukan rapat terkait,” tutur Veridiana.
Setelah didapatkan informasi data ternyata Disperindagkop UKM Kaltim kerap melakukan pelatihan-pelatihan terhadap para UMKM termasuk untuk melakukan ekspor seperti lidi yang terbuat dari pelepah pohon sawit.
“Bahkan di tahun 2021, pelatihan untuk UMKM telah digelar sebanyak 221 kali, juga ternyata diam-diam kita sudah mengekspor kegiatan UMKM itu. Tentu ke depan Kaltim akan memperkuat regulasi untuk mengconnecting perda-perda terkait pelatihan-pelatihan ini,” kata Veri sapaan akrabnya.
Kemudian yang lebih agresif lagi untuk merebut kesempatan dari APBN terutama bantuan-bantuan pemerintah kepada UMKM seperti halnya bantuan yang diberikan presiden yakni Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).
Di sisi lain Veridiana membeberkan bahwa Disperindagkop UKM Kaltim telah meminta dukungan modal dan pelatihan pemasaran namun memang kendala dan hambatan itu berada di anggaran dari APBD Kaltim yang kecil.
“Tadi tetap diusulkan bagaimana kita membantu untuk menambah APBD. Kalau saya sih sependapat, apalagi Disperindagkop UKM ini banyak sekali membantu masyarakat di saat masa pandemi seperti ini. Sependapat jika mau ditambahkan. Namun kembali lagi kan pemerintah juga yang mengaturnya. Per OPD juga ditentukan anggaranya berapa-berapa,” terangnya.
“Kita hanya menekankan programnya untuk masyarakat Kaltim ke depan di 2022 ini apa, kalau IKN itu kendala yang dirasakan yaitu akses masuk ke IKN, infrastrukturnya. Mereka perlu anggaran untuk masuk ke IKN,” sambungnya.
Sementara itu, Kepala Disperindagkop UKM Kaltim HM Yadi Robyan Noor mengatakan, di samping berupaya untuk memajukan perekonomian Kaltim, dalam mematangkan persiapan menyambut perpindahan IKN, pihaknya menargetkan koperasi mampu membesarkan perindustrian Kaltim hingga 40 persen daripada memanfaatkan SDA.
Fokus ini nantinya akan berdasarkan dari prioritas di masing-masing daerah di Kaltim sehingga akan dibuat produk hukum Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) dengan bantuan DPRD Kaltim.
“Produk hukum merupakan bagian dari tugas DPRD. Jadi kita meminta bantuan, dan namanya nanti RPIK. Karena RPIK saat ini sudah ada di provinsi. Kita optimis terhadap rencana perindustrian Kaltim lebih besar daripada pemanfaatan SDA,” jelasnya.
Adapun lima daerah prioritas tersebut seperti Paser, Berau, Balikpapan, Kariangau, dan Malinau.
“Tadi kita telah mendapat respon baik dari Komisi II DPRD dan pastinya kita semakin optimis untuk meningkatkan kemajuan koperasi. Apalagi data UMKM saat ini bukan menurun tapi meningkat bahkan naik hingga 37 ribu. Artinya spirit wirausaha atas pelatihan kita kan berhasil,” klaim Roby sapaan akrabnya.