JAKARTA: Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik berkunjung ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta dalam rangka menanyakan penyebab antrean bahan bakar minyak (BBM) yang tak henti-hentinya.
“Ternyata bukan persoalan kuota. Persoalannya adalah pengawasan terhadap distribusi yang tidak tepat sasaran. Inilah persoalan yang terjadi,” kata Akmal.
Hal itu ia ungkapkan usai bertemu Kepala BPH Migas Erika Retnowati dan Anggota Komite BPH Migas di Kantor BPH Migas, Jalan Kapten Tendean Nomor 28 Kuningan Mampang Prapatan Jakarta Selatan, Senin (4/12/2023).
Dalam pertemuan itu, Akmal mengungkapkan keluhan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan BBM di daerah sendiri padahal diketahui Kaltim merupakan penghasil minyak dan gas.
“Faktanya kuota BBM kita itu terpakai 75 persen. Artinya, ini persoalannya bukan di kuota, persoalannya yaitu di distribusi,” tegasnya.
Menurutnya, terjadi ketimpangan distribusi akibat masyarakat lebih memilih menggunakan BBM bersubsidi.
“Kenapa ini bisa terjadi? Karena ada disparitas harga yang sangat tinggi. Kenapa bisa terjadi? Karena lemahnya sistem pengawasan,” jelasnya.
Untuk itu, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu mengaku BPH Migas dan pemerintah daerah akan memperkuat pengawasan agar distribusi BBM tidak salah sasaran.
“Bahkan tadi saya juga menawarkan kita akan melibatkan KPK untuk supporting sehingga nanti sistem pengawasan kita akan lebih efektif di lapangan dan juga melibatkan Kemendagri,” sebutnya.
Hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala BPH Migas Erika Retnowati, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Puguh Harjanto dan sejumlah staf instansi terkait. (*)