SAMARINDA : Komisi IV DPRD Kota Samarinda mendorong Pemerintah Kota Samarinda dapat memenuhi delapan standar pelayanan minimal (SPM) penyelenggaraan pendidikan dalam rangka memenuhi ketentuan jenis dan mutu pelayanan pendidikan yang prima kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Sri Puji Astuti menindaklanjuti hasil hearing dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda di Ruang Rapat Gabung Lantai I Sekretariat DPRD Samarinda Jalan Basuki Rahmat, Jumat (10/3/2023).
Sri Puji Astuti mengatakan hearing tersebut merupakan kegiatan yang rutin dilakukan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra Komisi IV, guna membahas pelaksanaan program kerja dan segala perkembangan persoalan bidang pendidikan di Kota Samarinda.
“OPD yang menjadi mitra kami (Komisi IV) tiap bulan RDP. Kegiatan itu untuk mengevaluasi kinerja dari Disdikbud maupun permasalahan – permasalahan pendidikan di Kota Samarinda,” ungkapnya kepada wartawan.
Puji sapaan akrabnya menjelaskan pihaknya bersama Pemkot Samarinda terus berupaya menjamin pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan yang berkualitas dan memenuhi SPM penyelenggaraan untuk memenuhi hak masyarakat khususnya peserta didik dapat mengakses pelayanan pendidikan yang prima.
Kemudian peningkatan mutu pendidikan meliputi standar kompetensi peserta didik, proses belajar mengajar, fasilitas lembaga pendidikan seperti sarana prasarana, dan tenaga pendidik guru, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan hal yang patut dilakukan.
Lebih lanjut politisi Partai Demokrat itu menambahkan, memasuki tahap pencarian APBD murni tahun 2023 anggaran pendidikan. Ia menyampaikan mandatory undang-undang mengenai 20 persen APBD difokuskan bagi dunia pendidikan dapat di maskimalkan penggunaannya.
“Kita tahu mandatory 20 persen anggaran untuk pendidikan itu belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan kita. Harus maksimalkan dan mencari terobosan baru dan kita juga ingin mengurai permasalahan permasalahan yang timbul di masyarakat seperti penjualan buku, mengenai sumbangan sekolah, sekolah yang mau roboh dan lain sebagainya,” tuturnya.
