Bontang – Mahasiswa Bontang yang tergabung dalam aliansi Amanah Penderitaan Rakyat (Ampera) menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada DPRD Kota Bontang, di ruang rapat paripurna DPRD, Senin (12/9/2022) sore.
Mahasiswa menuntut agar pemerintah khususnya pemerintah pusat mencabut kebijakan menaikkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi karena berdampak buruk pada ekonomi masyarakat miskin.
Bukan hanya masyarakat kurang mampu, beberapa anggota DPRD Kota Bontang juga merasakan hal yang sama, yang diakui oleh Rusli, Rustam, Nursalam dan Abdul Haris.
Dalam rapat yang berlangsung alot dari siang hingga sore hari, DPRD Kota Bontang menyepakati penolakan kenaikan harga BBM.
Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Agus Haris menyatakan sepakat dengan tuntutan mahasiswa tersebut dan ia berkomitmen akan menyampaikan aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat.
“Kita memang tidak punya wewenang, tapi kita akan usulkan lewat partai baik di provinsi maupun pusat,” tuturnya.
Ia menjelaskan kenaikan BBM ini berdampak pada harga kebutuhan pokok yang juga turut meningkat sementara tidak dibarengi dengan peningkatan gaji buruh maupun karyawan.
“Apabila ini paralel, jika gaji meningkat kenaikan BBM tidak dipersoalkan. Karena itu kita akan minta pemerintah pusat untuk mengkaji ulang kenaikan BBM ini,” jelasnya.
Sementara itu, tuntutan lain yakni soal penanganan banjir di Kota Bontang ia menegaskan bahwa pihaknya dan pemerintah terus berupaya mengurangi dampak banjir, salah satunya dengan menggodok raperda penanganan banjir.
“Kami terus berupaya agar penanganan banjir ini selesai, dari terobosan-terobosan, pengerukan sedimentasi sungai, pembuatan turap terus kita upayakan meski di kondisi anggaran yang minim,” tandasnya.
