BONTANG: DPRD Kota Bontang menemukan adanya warga yang belum masuk dalam data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) daerah saat melakukan peninjauan lapangan di RT 24, Kelurahan Loktuan, Rabu, 1 April 2026.
Peninjauan tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, bersama Ketua Komisi A, Heri Keswanto.
Kegiatan itu juga turut dihadiri Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang, Toetoek Pribadi Ekowati.
Kunjungan dilakukan untuk mencocokkan data penerima bantuan dengan kondisi riil masyarakat di lapangan.
Rombongan dewan mendatangi langsung sejumlah rumah warga yang tercatat sebagai calon penerima manfaat guna memastikan bantuan tepat sasaran.
Andi Faiz menjelaskan, secara umum data penerima bantuan yang dimiliki pemerintah daerah sudah cukup sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, seperti penyandang disabilitas dan warga fakir miskin.
“Ini kami dari Komisi A bersama pimpinan melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan penerima bantuan langsung tunai daerah itu betul-betul berkesesuaian. Kriterianya seperti disabilitas, fakir miskin, dan lainnya. Tadi kita sampling di RT 24 ini dan alhamdulillah semuanya sudah berkesesuaian, ada warga disabilitas juga dapat, warga fakir miskin juga dapat,” ujarnya.
Namun dalam peninjauan tersebut, DPRD juga menemukan rumah warga dengan kondisi memprihatinkan yang belum tercatat sebagai penerima BLT daerah.
Menurut Andi Faiz, kondisi tersebut masih perlu dilakukan verifikasi lebih lanjut.
“Tadi ada rumah yang tidak layak, pintunya juga sudah rapuh. Kami tanyakan kenapa tidak masuk dalam daftar penerima. Tapi ini akan kita cek dulu apakah dia sudah menerima bantuan lain seperti Program Keluarga Harapan, karena bantuan ini tidak boleh tumpang tindih,” jelasnya.
Ia menegaskan pemerintah harus memastikan setiap bantuan sosial benar-benar tepat sasaran serta tidak terjadi penerimaan ganda antarprogram.
Selain meninjau data penerima, DPRD juga menyoroti proses administrasi pencairan bantuan yang dinilai masih berjalan lambat.
Berdasarkan laporan Dinas Sosial, hingga hari kedua pelaksanaan baru sekitar 50 persen calon penerima manfaat yang membuat virtual account di Bankaltimtara sebagai syarat pencairan BLT daerah.
Menurut Andi Faiz, kendala tersebut bukan berasal dari pemerintah, melainkan pada tingkat kehadiran warga untuk menyelesaikan proses administrasi di bank.
“Jadi kendalanya sebenarnya bukan di pemerintahnya, tetapi justru tingkat kehadiran warga untuk membuat virtual account itu yang sampai hari kedua ini baru sekitar 50 persen,” katanya.
Karena itu, ia meminta pihak kelurahan bersama ketua RT lebih aktif mengarahkan warga penerima manfaat agar segera mendatangi bank guna membuat virtual account sehingga bantuan dapat segera dicairkan.
“Ini mungkin bukan soal kesadaran masyarakat saja. Mereka kan warga yang kondisinya terbatas, mungkin kurang sosialisasi atau belum diarahkan. Makanya ini tugas ketua RT dan kelurahan untuk menggerakkan warga datang ke Bankaltimtara karena itu syaratnya harus membuat virtual account,” pungkasnya.
