SAMARINDA: DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) memberikan apresiasi terhadap kesigapan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam menangani bencana banjir yang melanda sejumlah kawasan selama Mei 2025. Pekerjaan infrastruktur yang dilakukan hingga malam hari menjadi bukti keseriusan Pemkot dalam mengatasi persoalan banjir kronis yang kerap melanda kota.
Anggota DPRD Kaltim dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Samarinda, Jahidin, menyampaikan bahwa upaya yang dilakukan Wali Kota dan jajarannya menunjukkan dedikasi tinggi dalam pelayanan publik.
“Kita harus jujur, keadaan alam di Samarinda memang rawan banjir, karena curah hujan tinggi dan posisi kota di dataran rendah. Tapi kerja keras dari wali kota dan jajarannya sudah sangat terasa. Mereka bekerja siang malam, bahkan malam hari pun alat berat dan pekerja masih di lapangan,” ujar Jahidin, Senin 2 Juni 2025.
Salah satu titik rawan yang disorotnya adalah kawasan Jalan Ir Juanda menuju Karang Asam, tepat di depan Universitas 17 Agustus. Di titik ini, pekerjaan proyek drainase terus berjalan bahkan hingga malam hari, demi mempercepat penyelesaian.
“Saya melihat sendiri, malam hari proyek masih berjalan. Ini bukan sekadar simbolis, tapi bentuk nyata pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.
Jahidin mencatat, meskipun banjir masih terjadi, namun durasi genangan air kini jauh lebih singkat dibandingkan sebelumnya. Jika dahulu genangan bisa bertahan hingga empat hari, kini di banyak titik air sudah surut dalam waktu satu hingga dua jam.
“Kalau kita flashback, dulu banjir bisa bertahan berhari-hari. Sekarang, satu-dua jam sudah bisa lewat. Ini menunjukkan ada peningkatan yang signifikan dalam manajemen drainase kota,” jelasnya.
Banjir besar tercatat terjadi di Samarinda pada 12 dan 27 Mei 2025. Hujan deras menyebabkan genangan air setinggi 50–100 cm di berbagai kawasan, seperti Jalan DI Panjaitan, Simpang Mugirejo, Air Hitam, Jalan P. Suryanata, Pasar Pagi, Sungai Karang Mumus, dan Bengkuring. Selain itu, lima titik longsor dan satu pohon tumbang juga dilaporkan.
Banjir juga berdampak pada dunia pendidikan. Sejumlah sekolah di Kecamatan Palaran, seperti SMPN 13, SDN 05, SDN 011, SDN 014, dan SDN 019 ikut terendam, mengganggu proses belajar mengajar.
Jahidin menegaskan bahwa kerja keras Pemkot harus diimbangi dukungan dari pemerintah provinsi, DPRD, serta masyarakat. Ia menyebut DPRD akan terus mendorong alokasi anggaran dan pengawasan terhadap proyek strategis seperti normalisasi Sungai Karang Mumus (SKM), pembangunan kolam retensi di Pampang, dan peningkatan sistem drainase kota.
“Kami dari DPRD tentu akan terus mengawal program-program ini agar benar-benar sampai ke rakyat. Infrastruktur dan pengendalian banjir adalah hak dasar warga,” ujarnya.
Selain faktor teknis, ia juga menekankan pentingnya edukasi publik untuk membangun kesadaran menjaga lingkungan, terutama terkait pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau.
“Pemerintah sudah bekerja keras, kita sebagai warga juga harus ikut jaga lingkungan, jangan buang sampah sembarangan, dan aktif menyampaikan aspirasi secara konstruktif,” pungkas Jahidin.