SAMARINDA: Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sapto Setyo Pramono, menegaskan dukungannya terhadap perjuangan Gubernur Kaltim dalam menuntut keadilan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan dan kehutanan kepada pemerintah pusat.
Sapto menyebut bahwa hingga kini, perjuangan Kalimantan, khususnya Kaltim masih terus berlangsung, terutama untuk mendapatkan hak atas pajak penggunaan kawasan hutan (PKH) dan pajak penjualan hasil tambang (PHT). Menurutnya, DBH yang adil sangat penting sebagai bentuk kompensasi atas dampak kerusakan lingkungan yang ditanggung oleh daerah penghasil.
“Nah ini kan masih berjuang ya, khususnya Kalimantan, dan Kalimantan Timur termasuk PKH dan PHT yang sekarang masih diperjuangkan,” ujar Sapto saat diwawancarai, Sabtu, 19 Juli 2025.
Ia berharap agar pemerintah pusat lebih peka terhadap perjuangan daerah-daerah penghasil seperti Kaltim yang selama ini menjadi lumbung energi nasional, namun harus menanggung beban kerusakan lingkungan dan ekosistem secara langsung.
“Bagaimanapun juga, kerusakan lingkungan, ekosistem, dan ekologi yang terjadi itu gambarnya ya di Kalimantan Timur. Khususnya Kalimantan secara umum. Jadi pemerintah pusat harus bisa memberikan hak yang menjadi kewajiban mereka kepada daerah,” tegas politisi Fraksi Golkar itu.
Lebih lanjut, Sapto juga mendorong pemerintah provinsi terus melakukan langkah-langkah strategis dan diplomatis dalam menyuarakan kepentingan daerah. Ia menilai keberanian dan konsistensi dalam memperjuangkan DBH adalah bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pembangunan di daerah.
“Kalau hak ini bisa diberikan secara proporsional, tentu APBD Kaltim akan lebih kuat dan mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat secara lebih luas,” tambahnya.
Seperti diketahui, saat ini DBH sektor tambang dan kehutanan masih menjadi sorotan utama pemerintah daerah di Kalimantan, mengingat tingginya kontribusi namun tidak sebanding dengan alokasi anggaran yang diterima dari pusat.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud sebelumnya juga telah menegaskan akan terus memperjuangkan hal ini sebagai bagian dari agenda prioritas pemerintahannya.