SAMARINDA: Ketua Fraksi PKS DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Firnadi Ikhsan, menyampaikan keprihatinannya terhadap masa depan sektor pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), terutama di tengah upaya mewujudkan swasembada pangan, sekaligus mendukung kebutuhan logistik Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurut Firnadi, persoalan utama bukan terletak pada mekanisasi atau pembinaan petani, melainkan pada minimnya perlindungan terhadap lahan pertanian yang kini semakin terancam oleh alih fungsi.
“Satu-satunya hal yang kami khawatirkan adalah kurangnya perlindungan terhadap lahan pertanian berkelanjutan. Banyak lahan yang masih berpotensi dijual atau beralih fungsi, dan hingga kini belum ada regulasi yang cukup kuat untuk mencegahnya,” ujarnya saat ditemui, Jumat, 16 Mei 2025.
Ia mengapresiasi langkah Dinas Pertanian Kukar yang telah aktif mencetak sawah baru, menyediakan alat dan mesin pertanian, serta kendaraan angkut untuk petani.
Namun, menurutnya, bantuan itu belum cukup jika persoalan lahan belum terselesaikan.
“Pemerintah sudah banyak membantu. Saya sendiri pernah mengalokasikan kendaraan roda tiga dan empat,” imbuhnya.
Tapi, masalah utama tetap pada lahan, karena belum ada jaminan perlindungan jangka panjang terhadap tanah-tanah pertanian.
Kondisi ini bisa mengancam upaya Kukar dalam mempertahankan posisinya sebagai lumbung padi tertinggi di Kalimantan Timur.
Firnadi menekankan, produksi padi Kukar masih tertinggi di Kalimantan Timur dan sangat layak diandalkan untuk memenuhi kebutuhan pangan IKN.
Namun, jika lahan produktif terus menyusut, posisi strategis ini bisa terancam.
“Swasembada pangan di Kaltim saat ini masih didukung Kukar. Tapi kalau lahan terus hilang, kita bisa kehilangan andalan utama. Ini harus segera diantisipasi,” tegasnya.
Selain isu lahan, Firnadi juga menyoroti rendahnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Ia mengingatkan, tanpa regenerasi yang jelas, sektor pertanian bisa mengalami krisis tenaga kerja produktif di masa depan.
“Kalau tidak ada dorongan, petani kita tinggal generasi tua. Lama-lama habis, tak ada lagi yang mau bertani,” ujarnya.
Ia mendorong agar program pelatihan, insentif, dan akses pasar bagi petani muda diperluas. Menurutnya, ketahanan pangan harus dibangun dari sisi produksi sekaligus keberlanjutan pelaku usaha tani.
Di sisi lain, Firnadi juga mengkritisi aktivitas pertambangan yang makin menjamur di Kukar.
Ia khawatir daya tarik sektor tambang membuat banyak pemilik lahan tergiur menjual tanah pertanian mereka.
“Tambang sekarang makin marak. Kalau tidak dijaga, kita akan kehilangan lahan produktif. Ini bukan soal anti-tambang, tapi soal keseimbangan dan menjamin masa depan pangan kita,” pungkasnya.
