SAMARINDA: DPRD Samarinda minta dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) berlanjut pada tahun 2026, khususnya untuk program pengendalian banjir dan perbaikan infrastruktur di Kota Samarinda.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, minta dukungan kepada Pemprov Kaltim, agar anggaran pengendalian banjir di Samarinda tetap dibantu pada anggaran 2026.
Hal tersebut disampaikan Deni saat kegiatan pengawasan lapangan bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda, pada Selasa, 16 Desember 2025.
“Kami berharap pemerintah provinsi tetap mendukung kegiatan pengendalian banjir terutama di sektor sumber daya air dan infrastruktur. Selama ini dukungan provinsi sudah cukup maksimal.dan harapan kami di tahun 2026 tetap mendapatkan support yang sama,” ucapnya.
Selain itu, ia menjelaskan, penurunan APBD Pemprov Kaltim dari sekitar Rp21 triliun menjadi Rp15 triliun tentu berdampak pada kemampuan provinsi dalam menyalurkan bantuan keuangan kepada kabupaten dan kota.
Menurutnya, sejumlah program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim juga dinilai berpotensi mempengaruhi besaran bantuan keuangan (Bankeu) bagi daerah.
“Kami memahami kondisi keuangan provinsi. Namun sebagai ibu kota Kaltim, Samarinda semestinya tetap mendapatkan porsi yang optimal karena Samarinda merupakan wajah provinsi,” terangnya.
Ia berharap bantuan keuangan dari Pemprov Kaltim untuk Kota Samarinda tidak jauh dari kisaran Rp300 miliar hingga Rp500 miliar.
Besaran tersebut penting untuk mendukung sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan pemerintah pusat dalam menanggulangi persoalan banjir yang hingga kini masih menjadi tantangan utama.
