SAMARINDA: Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menegaskan bahwa wacana penghapusan bantuan keuangan (bankeu) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) ke kabupaten/kota pada 2027 masih belum final dan baru sebatas isu yang berkembang.
Menurut Deni, hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait kemungkinan bankeu menjadi nol persen.
Oleh karena itu, ia mengingatkan agar tidak terburu-buru menarik kesimpulan.
“Kalau kita bicara berdasarkan data dan fakta, sampai hari ini angka nol itu masih sebatas wacana, belum ada keputusan final,” ujarnya diwawancarai awak media, Rabu, 1 April 2026.
Meski demikian, ia menilai pemerintah daerah perlu bersiap menghadapi berbagai kemungkinan, termasuk jika terjadi penurunan alokasi bantuan keuangan.
Salah satu langkah yang dinilai penting adalah mendorong inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Di tengah kondisi efisiensi dan situasi ekonomi saat ini, kita harus mulai berinovasi. Pertama, menggali PAD lebih maksimal. Kedua, melakukan pengetatan penggunaan anggaran sesuai peruntukannya,” jelasnya.
Ia menambahkan, upaya tersebut penting agar daerah dapat lebih mandiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi.
Deni mengakui, hingga kini struktur pendapatan Kota Samarinda masih sangat dipengaruhi oleh dana transfer dari pusat, seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Kalau melihat komposisi anggaran tahun lalu sekitar Rp5,8 triliun, lebih dari Rp3 triliun itu masih berasal dari pusat. Artinya kita memang masih cukup bergantung,” ungkapnya.
Meski begitu, ia optimistis sinergi antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan DPRD tetap terjaga dalam mendukung pembangunan daerah, termasuk dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Menurutnya, keberadaan anggota DPRD Provinsi Kaltim dari daerah pemilihan Samarinda juga menjadi salah satu faktor yang dapat membantu memperkuat dukungan terhadap program-program pembangunan di kota tersebut.
“Saya kira sinergi tetap terbangun. Anggota DPRD provinsi dari dapil Samarinda tentu akan memperjuangkan daerahnya,” katanya.
Ia juga menilai, selama ini banyak program pembangunan di Samarinda yang terbantu melalui aspirasi anggota dewan, baik melalui skema bantuan keuangan maupun program yang masuk dalam APBD.
“Selama ini kontribusi itu nyata. Banyak kegiatan pembangunan yang didorong dari aspirasi dewan,” ujarnya.
Deni menambahkan, secara logika, kemungkinan penghapusan bankeu secara total masih kecil.
Namun, ia tidak menutup kemungkinan adanya penyesuaian volume anggaran sesuai dengan kondisi fiskal pemerintah provinsi ke depan.
“Kalau dinolkan saya kira tidak. Tapi mungkin ada penyesuaian. Yang penting kita siap dengan berbagai skenario,” pungkasnya.
