SAMARINDA: Dalam upaya meningkatkan kualitas konstruksi di Kalimantan Timur (Kaltim), Kepala Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUPR PERA) Kaltim, Sri Rejeki mewakili Kepala Dinas Muhammad Aji Fitra Firnanda menegaskan komitmen untuk memastikan bahwa setiap proyek konstruksi dijalankan dengan standar yang tinggi.
Sri Rejeki menekankan pentingnya kualitas yang harus terjamin. Ia menyatakan keyakinannya bahwa jika proyek dilakukan oleh tenaga yang kompeten dan bersertifikat, sesuai dengan aturan, maka konstruksi tersebut akan tahan lama dan berkualitas.
“Jangan sampai ada yang berkata kok jalan itu baru 6 bulan sudah rusak. Tapi jika dikerjakan dengan orang yang berkompeten dan bersertifikat, serta sesuai dengan aturan, insyaallah konstruksi itu akan lebih baik,” ungkapnya saat diwawancarai usai acara Pembekalan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Hotel Puri Senyiur Samarinda, Selasa (12/12/2023).
Dalam mengatasi kerusakan yang tidak dihindari pada setiap konstruksi, Sri Rejeki merujuk pada amanah Permen PUPR No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
Menurutnya, pengawasan yang baik akan mencegah kerusakan yang terlalu cepat terjadi setelah selesai dibangun.
“Paket pekerjaan konstruksi, baik dari APBD provinsi, kabupaten, atau kota, sesuai dengan kewenangannya, baik negeri atau swasta, semuanya harus diawasi,” tegasnya.
Selain itu, DPUPR PERA Kaltim beberapa waktu yang lalu menerima penghargaan dari Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono pada ajang Konstruksi Indonesia 2023.
DPUPR PERA Kaltim menerima penghargaan dalam kategori Kinerja Mendukung Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
Menurutnya, penghargaan tersebut sebagian besar didasarkan pada komponen pengawasan yang ketat. Namun, Sri Rejeki mengakui bahwa pekerjaan pengawasan masih terus berlanjut.
“Pengawasan kita itu belum selesai, oleh karena itu poin kita agak rendah sedikit di pengawasan, oleh karena itu kita langsung segera monitoring ke lapangan,” ungkapnya.
Meskipun pengawasan bisa dilakukan dengan memberikan daftar periksa kepada pihak terkait, Sri Rejeki menekankan pentingnya monitoring langsung di lapangan.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa semua aspek konstruksi sesuai dengan standar yang ditetapkan.
“Alhamdulillah Samarinda, Balikpapan, PPU, Bontang, Kutim, Berau, dan selanjutnya nanti Kukar, Kubar, dan Mahakam Ulu yang akan melakukan monitoring,” tambahnya.
Dengan demikian, Dinas PUPR Kaltim tidak hanya berbicara tentang kualitas konstruksi, tetapi juga terlibat langsung dalam pengawasan dan monitoring untuk memastikan kualitas yang dijanjikan tercapai. (*)