JAKARTA: Pemerintah tengah memfinalisasi Instruksi Presiden (Inpres) terkait percepatan pembangunan gudang dan gerai Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih di seluruh Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koperasi dan UKM (Menkop) Ferry Juliantono usai menghadiri Rapat Koordinasi Satuan Tugas Nasional Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih di Kantor Kemenkop, Selasa, 14 Oktober 2025.
Ferry menjelaskan, rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada Senin, 13 Oktober 2025, menghasilkan kesepakatan untuk segera melakukan inventarisasi tanah-tanah desa yang akan menjadi lokasi pembangunan gudang dan gerai oleh PT Agrinas bersama TNI.
“Kita harus sesegera mungkin turun ke lapangan untuk menginventarisasi tanah-tanah desa yang akan dibangun gudang dan gerai oleh PT Agrinas dan pihak TNI,” ujarnya.
Menkop memastikan pembangunan gudang dan gerai Kopdes Merah Putih akan melibatkan kontraktor lokal serta masyarakat desa agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar.
“Intinya, fokus Inpres tersebut ke depan adalah percepatan pembangunan gudang-gudang dan gerai Kopdes Merah Putih,” tegasnya.
Ferry menambahkan, rapat koordinasi kali ini juga merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menkop, Menkeu, Mendagri, Mendes, Danantara, dan BP BUMN, yang sebelumnya telah ditandatangani.
Langkah itu kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PT Agrinas Pangan dan TNI untuk mempercepat pembangunan fisik gudang serta gerai koperasi.
“Kami juga sudah diundang ke Kertanegara menemui Presiden Prabowo dan menyerahkan draft Inpres untuk percepatan pembangunan Kopdes Merah Putih,” tambahnya.
Menurut Ferry, penerbitan Inpres tersebut merupakan langkah strategis pemerintah untuk mempercepat pemerataan ekonomi nasional serta memperkuat rantai pasok pangan dan distribusi produk lokal melalui koperasi desa.
“Kebijakan ini adalah langkah konkret dalam mewujudkan Asta Cita kedua, yakni kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan, serta Asta Cita keenam, yaitu pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi nasional,” paparnya.
Dengan lebih dari 80 ribu koperasi desa yang telah terbentuk di seluruh Indonesia, Ferry berharap percepatan pembangunan infrastruktur koperasi, meliputi gerai, gudang, dan sarana pendukung lainnya, dapat dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
“Tujuannya untuk menciptakan sistem ekonomi desa yang produktif dan berdaya saing,” ujarnya.