SAMARINDA: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik di Kalimantan Timur setelah muncul sejumlah temuan dan keluhan dari sekolah terkait kualitas makanan yang diterima siswa.
Mulai dari dugaan roti berjamur hingga ketiadaan menu susu selama Ramadan menjadi perhatian berbagai pihak.
Founder Sukri Institute sekaligus Ketua JMSI Kalimantan Timur, Mohammad Sukri, menilai persoalan tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program nasional yang bertujuan meningkatkan asupan gizi pelajar itu.
Menurutnya, masih banyak pihak yang belum memahami mekanisme pelaksanaan MBG di lapangan sehingga memicu berbagai persoalan dan temuan di sejumlah daerah.
“MBG ini juga sama seperti program lain, masih banyak yang belum memahami mekanismenya. Sekarang muncul lagi temuan-temuan di daerah, termasuk dugaan roti berjamur. Ini harus menjadi perhatian serius,” ujar Sukri saat dimintai tanggapan, Jumat, 27 Februari 2026.
Ia menegaskan, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) tidak boleh dijadikan alasan lemahnya pengawasan oleh pihak pelaksana, khususnya Badan Gizi Nasional (BGN) maupun pemangku kepentingan terkait.
Menurut Sukri, program yang menyangkut konsumsi makanan siswa memiliki risiko tinggi apabila tidak diawasi secara maksimal.
“Kalau alasan SDM terbatas terus dijadikan alasan, nanti siapa yang bertanggung jawab kalau terjadi temuan lagi? Apalagi ini makanan yang cepat basi seperti roti dan makanan siap saji lainnya,” katanya.
Sorotan publik menguat setelah ditemukannya roti berjamur dalam paket MBG di SD Integral Luqman Al Hakim Samarinda.
Selain itu, beredar informasi mengenai dugaan produk roti yang telah melewati masa kedaluwarsa, namun ditempeli stiker tanggal baru.
Jika praktik tersebut terbukti, Sukri menilai hal itu merupakan pelanggaran serius yang tidak dapat ditoleransi.
“Kalau benar ada makanan kedaluwarsa atau manipulasi tanggal produk, itu jelas tidak bisa dibenarkan. Program yang tujuannya memberikan gizi jangan sampai justru membahayakan siswa,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa tujuan utama MBG adalah meningkatkan kualitas gizi pelajar, bukan menimbulkan risiko kesehatan maupun beban baru bagi sekolah dan orang tua.
“Jangan sampai program MBG malah menjadi masalah baru seperti keracunan makanan. Ini harus diantisipasi sejak awal,” ujarnya.
Selain persoalan kualitas makanan, sejumlah sekolah di Samarinda juga mengeluhkan tidak tersedianya menu susu dalam paket MBG selama Ramadan.
Menu tersebut disebut diganti dengan makanan lain, seperti bubur kacang hijau, yang kemudian memicu pertanyaan dari masyarakat.
Menurut Sukri, komposisi menu gizi seharusnya tetap mengacu pada standar nutrisi yang telah ditetapkan pemerintah.
“Kalau susu memang bagian dari standar gizi, maka harus jelas apakah diganti atau tidak. Jangan sampai ada pengurangan menu tanpa pengawasan,” katanya.
Ia menilai sistem pengadaan bahan makanan yang diserahkan kepada masing-masing dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga berpotensi menjadi celah apabila tidak diawasi secara ketat.
Tanpa kontrol yang baik, lanjutnya, terdapat kemungkinan penyimpangan dalam penggunaan anggaran maupun kualitas bahan pangan.
“Kalau pengawasan kurang, bisa saja ada pengurangan kualitas menu agar menyesuaikan anggaran. Ini yang harus dipetakan dan diawasi bersama,” jelasnya.
Sukri juga menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak, termasuk media massa, dalam mengawasi jalannya program MBG di daerah.
Menurutnya, keluhan masyarakat yang muncul harus menjadi bahan evaluasi agar program pemerintah benar-benar berjalan sesuai tujuan.
“Wartawan juga punya peran menyampaikan suara masyarakat. Kalau ada keluhan harus disampaikan supaya tidak terjadi kecurangan atau kelalaian di lapangan,” ujarnya.
Ia berharap BGN bersama pemerintah daerah dapat memperkuat sistem pengawasan serta memastikan standar keamanan pangan diterapkan secara ketat di seluruh dapur penyedia MBG.
“Program ini sangat baik tujuannya. Tinggal bagaimana pengawasan diperkuat supaya manfaatnya benar-benar dirasakan siswa,” pungkasnya.
