SAMARINDA : Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim bersama rakyat mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
“Harapan kita, semoga dapat memimpin bangsa ini, khususnya rakyat Kaltim semakin sejahtera,” ujarnya.
Hal itu ia katakan usai Pembukaan Rakorda Baznas 2024 se Kaltim di Pendopo Odah Etam Kantor Gubernur Kaltim, Minggu (20/10/2024) malam.
Sebagaimana diketahui, Minggu 20 Oktober 2024 menjadi momen pergantian pemimpin baru bagi Indonesia. Prabowo-Gibran resmi dilantik menggantikan presiden dan wakil presiden sebelumnya, Jokowi-Ma’ruf Amin.
Pelantikan berlangsung di Gedung MPR RI Senayan Jakarta yang juga disiarkan di berbagai media dan TV Nasional.
Dalam pidatonya, Prabowo menekankan akan menjalankan kepemimpinan pemerintah Republik Indonesia, kepemimpinan negara dan bangsa Indonesia dengan tulus, mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memilih dirinya dan Gibran.
Ia juga berjanji akan mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia di atas segala golongan, apalagi kepentingan pribadi.
Maka dari itu, Pemprov Kaltim menaruh harapan besar kepada pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo selama lima tahun ke depan.
Meski waktu terus berjalan, lima tahun ini semestinya bisa dimaksimalkan untuk membenahi masalah-masalah yang masih banyak di negeri ini, terutama rakyat yang masih belum sejahtera.
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu pun berharap Prabowo-Gibran dapat memimpin bangsa ini dengan bijaksana.
Ia mengeaskan, prinsipnya Pemprov Kaltim maupun masyarakat tetap setia kepada NKRI. Karena itu, seluruh rakyat Kaltim siap mendukung pemerintahan yang baru.
Akmal juga menyampaikan pidato Prabowo sangat bagus dimana tercatat ada 31 poin penting dan 22 poin subtansi yang disampaikan, mulai persoalan korupsi, menjaga martabat bangsa hingga pengelolaan sumber daya alam (SDA).
“Kuncinya adalah, yang saya tangkap bagaimana eksekusi di lapangan. Beliau sering menyebut adanya kebocoran anggaran di negara kita adalah akibat tumpang tindih antara pusat, provinsi dan daerah. Karena itu, dengan pemerintahan yang baru diharapkan orkestrasi antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah semakin baik,” pungkasnya.(*)