SAMARINDA: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan yang merata dan inklusif.
Salah satu langkah strategis yang kini tengah disiapkan adalah pengusulan rintisan Program Sekolah Rakyat (SR) kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI).
Program ini merupakan bentuk nyata dukungan Pemprov terhadap program nasional pengentasan kemiskinan ekstrem yang kini diarahkan melalui sektor pendidikan.
Presiden RI, Prabowo Subianto menginisiasi kembali Sekolah Rakyat pada tahun 2025 sebagai pendekatan baru untuk membantu anak-anak dari keluarga paling rentan secara ekonomi.
Terkait hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menyampaikan bahwa Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud (Harum), telah memberikan arahan agar daerah menyambut positif inisiatif ini dan segera mengusulkan skema pelaksanaan di tingkat lokal.
“Kita sedang berencana mengusulkan rintisan Sekolah Rakyat di Kaltim. Karena lahan yang direncanakan di Bukit Biru belum siap dibangun, maka kita usulkan memanfaatkan aset yang sudah ada, yakni bangunan dan asrama di SMA 16,” ujarnya, Senin, 26 Mei 2025.
Ia menjelaskan bahwa pendekatan rintisan sangat tepat karena tidak menunggu pembangunan infrastruktur baru dari nol.
Dengan memanfaatkan gedung yang sudah tersedia, Pemprov bisa lebih cepat memulai program dan menunjukkan kesiapan konkret dalam mendukung visi pusat.
“Kalau rintisan, berarti sudah ada bangunannya. Di SMA 16 itu kita sudah punya gedung dan asrama yang bisa digunakan. Ini menjadi bentuk keseriusan Kaltim dalam mendukung program Sekolah Rakyat yang diinisiasi pemerintah pusat,” tambahnya.
Sekolah Rakyat sendiri bukanlah konsep asing dalam sejarah pendidikan Indonesia.
Pada masa kolonial Belanda, pendidikan dasar dikenal sebagai Volkschool, lalu berubah menjadi Kokumin Gakko di era Jepang.
Setelah kemerdekaan, tepatnya 13 Maret 1946, nama Sekolah Rakyat diresmikan sebagai jenjang pendidikan dasar untuk anak-anak pribumi.
Kini, program ini dihidupkan kembali dengan pendekatan modern, menyasar anak-anak dari kelompok Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yakni keluarga miskin dan sangat miskin.
Dalam versi barunya, Sekolah Rakyat akan beroperasi sebagai sekolah berasrama, dengan fasilitas mencakup ruang kelas, asrama, tempat ibadah, ruang olahraga, serta layanan kesehatan.
Kurikulumnya mengintegrasikan pendidikan karakter, pelatihan vokasi, serta penguatan keterampilan hidup seperti manajemen waktu, kepemimpinan, dan kerja tim.
Seleksi penerimaan siswa akan dilakukan berbasis data resmi pemerintah, dengan prioritas untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
Sri Wahyuni menilai bahwa Kaltim memiliki peluang besar menjadi percontohan pelaksanaan Sekolah Rakyat di kawasan timur Indonesia.
Selain kesiapan infrastruktur, komitmen lintas sektor di provinsi ini dinilai cukup kuat.
“Kita ingin berkontribusi memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini bukan sekadar membangun sekolah secara fisik, tetapi membangun masa depan generasi muda Kaltim. Ini adalah investasi sosial jangka panjang,” tegasnya.
Saat ini, dokumen usulan tengah disusun untuk diajukan secara resmi ke Kemensos.
Bila disetujui, rintisan Sekolah Rakyat di Kaltim akan menjadi langkah awal penting menuju transformasi pendidikan sosial yang lebih inklusif dan berpihak pada masyarakat paling rentan. (Adv/Diskominfokaltim)
Editor : Emmi