
KUKAR: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus menunjukkan komitmennya dalam membenahi infrastruktur pendidikan.
Bupati Kukar, Edi Damansyah, meresmikan sejumlah proyek pembangunan dan rehabilitasi gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN) di berbagai desa, dalam seremoni yang digelar di SDN 06 Desa Gas Alam, Kecamatan Muara Badak.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program strategis Kukar Idaman, yang menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas pembangunan daerah.
Dalam acara tersebut, beberapa sekolah yang turut diresmikan pembangunannya antara lain rehabilitasi gedung SDN 06 dan SDN 09, pembangunan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) di SDN 008, pembangunan ruang guru di SDN 012, serta pembangunan ruang kelas baru di SDN 019.
Selain itu, turut direhabilitasi ruang kelas SDN 018, serta dibangun ruang kelas baru (RKB) di SDN 025 dan RKB Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) di Desa Batu-Batu.
Edi Damansyah menekankan bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan adalah kebutuhan mendesak, namun harus dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas.
“Infrastruktur sekolah ini memang salah satu kebutuhan, yang memang harus dibangun, tetapi juga di sisi lain infrastruktur-infrastruktur lainnya juga harus dibangun, sehingga memang tidak bisa kita selesaikan secara cepat namun bertahap pasti sesuai dengan prioritas,” ujar Edi Damansyah.
Ia juga mengungkapkan bahwa alokasi anggaran pendidikan di Kukar selalu di atas 20 persen dari total APBD, melebihi ketentuan minimal dalam undang-undang.
“Kalau dalam undang-undang pendidikan APBD itu minimal 20 persen harus dialokasikan ke bidang pendidikan, tapi kami di Kabupaten Kutai Kartanegara selalu saya diskusikan dengan pak Sekda, Kutai Kartanegara itu selalu di atas 20 persen,” ungkapnya.
Menurut Edi, keberadaan fasilitas belajar yang memadai akan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman, yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Ia juga menegaskan bahwa pembangunan di sektor pendidikan harus merata hingga ke desa-desa dan wilayah terpencil, demi mengurangi kesenjangan layanan antara kota dan desa. (Adv)