SAMARINDA: Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menunda sejumlah proyek pembangunan fisik pada tahun 2026 akibat efisiensi anggaran yang cukup besar, khususnya dari pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan kebijakan tersebut membuat pemerintah kota harus menyesuaikan berbagai rencana pembangunan yang sebelumnya telah disiapkan.
“Memang di 2026 ini karena kita mengalami efisiensi anggaran cukup besar dari TKD, maka tidak banyak kegiatan fisik yang bisa dilaksanakan,” ujarnya saat berbuka puasa bersama insan media di Samarinda, Jumat, 13 Maret 2026.
Ia mencontohkan salah satu program yang terpaksa ditunda adalah pembangunan Teras Samarinda tahap ketiga.
Proyek tersebut sebelumnya direncanakan dilanjutkan dari Teras Samarinda tahap pertama menuju kawasan SPBU Karang Asam.
“Seharusnya tahun ini kita lanjutkan Teras Samarinda tahap ketiga, dari teras pertama ke arah SPBU Karang Asam. Tapi karena dananya berkurang, sementara kita tunda dulu,” jelasnya.
Menurut Andi Harun, dampak pemotongan TKD terhadap keuangan daerah cukup besar sehingga pemerintah kota harus melakukan penghematan di berbagai sektor, termasuk perjalanan dinas perangkat daerah.
Ia menjelaskan sebelumnya setiap organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki anggaran perjalanan dinas masing-masing.
Namun pada tahun ini seluruh anggaran tersebut dipusatkan di Sekretariat Daerah dengan total hanya sekitar Rp7 miliar untuk satu tahun.
“Sekarang perjalanan dinas di OPD itu tidak ada lagi. Semua kita pusatkan di Sekretariat Daerah, totalnya hanya Rp7 miliar untuk satu tahun,” katanya.
Dengan demikian, Andi Harun menegaskan penggunaan anggaran tersebut harus melalui persetujuan langsung dari wali kota agar benar-benar digunakan untuk kegiatan yang memiliki manfaat jelas bagi pemerintah daerah.
“Kalau ada undangan perjalanan dinas misalnya ke Jakarta, harus disampaikan dulu. Saya nilai dulu penting atau tidak, ada manfaatnya atau tidak,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah kota juga melakukan penghematan pada anggaran konsumsi rapat yang sebelumnya mencapai sekitar Rp98 miliar per tahun.
Saat ini, rapat internal di lingkungan Balai Kota hanya menyediakan air minum tanpa makanan ringan, kecuali jika melibatkan tamu dari luar instansi.
“Sekarang saya pangkas tidak sampai 10 persen. Jadi kalau rapat internal di balai kota hanya air putih. Baru ada kue kalau melibatkan tamu dari luar,” ujarnya.
Meski demikian, Andi Harun menilai kebijakan efisiensi tersebut merupakan langkah adaptasi agar kondisi keuangan daerah dapat kembali sehat pada tahun 2027.
Ia menjelaskan salah satu prioritas pemerintah kota saat ini adalah menyelesaikan kewajiban pembayaran proyek yang masih tertunda akibat keterbatasan dana.
“Insyaallah sampai akhir tahun semua utang-utang itu akan kita selesaikan. Prioritas kita sekarang menutup kekurangan pembayaran proyek sebelumnya,” jelasnya.
Andi Harun berharap dengan langkah penyesuaian belanja tersebut, kondisi APBD Samarinda pada tahun 2027 dapat kembali stabil sehingga berbagai program prioritas pembangunan dapat dilaksanakan secara lebih optimal.
“Kita ingin APBD 2027 nanti sehat, sehingga tidak terlalu tertekan dan program prioritas pemerintah kota bisa berjalan lebih baik,” pungkasnya.
