KALSEL: Meski dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi global akibat fragmentasi geoekonomi, dinamika geopolitik, volatilitas pasar keuangan, dan kebijakan tarif dagang Amerika Serikat, perekonomian Indonesia tetap tumbuh solid sebesar 5,12 persen (yoy) pada triwulan II-2025.
Pertumbuhan ini ditopang oleh inflasi yang terjaga rendah dalam rentang sasaran nasional 2,5±1 persen, yakni sebesar 2,31 persen (yoy) pada Agustus 2025.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN, Ferry Irawan, menjelaskan usai Rapat Koordinasi TPIP-TPID Wilayah Kalimantan di Banjarbaru, Kamis, 25 September 2025, inflasi Agustus dipengaruhi penurunan harga sejumlah komoditas pangan, penyesuaian harga BBM nonsubsidi, serta tarif angkutan udara yang turun seiring diskon tiket pesawat.
“Dengan inflasi yang stabil dan terkendali, pemerintah tetap berkomitmen menjaga pertumbuhan ekonomi yang kuat melalui bauran kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil. Upaya ini diperkuat dengan strategi 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif,” ujar Ferry di Jakarta, Senin, 29 September 2025.
Ia menekankan, perubahan inflasi Indonesia masih sangat dipengaruhi komponen harga bergejolak (volatile food).
Karena itu, pengendalian inflasi pangan menjadi krusial meski menghadapi tantangan seperti alih fungsi lahan pertanian, cuaca ekstrem, disparitas harga antardaerah, rendahnya akses pembiayaan petani dan nelayan, serta keterbatasan integrasi data pangan.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah bersama Bank Indonesia merumuskan langkah konkret dalam Rakor TPIP-TPID Kalimantan.
Kesepakatan meliputi percepatan penyaluran SPHP, optimalisasi peran BUMD, implementasi program Cetak Sawah Rakyat dan Optimasi Lahan, perluasan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) intra dan antarkalimantan dengan dukungan BUMN logistik, serta integrasi data pangan se-Kalimantan.
Rakor ini juga beriringan dengan Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang dibuka Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin.
Ia menekankan pentingnya sinergi TPIP-TPID dalam menjaga ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dan distribusi.
“Kerja sama antar daerah harus terus didorong agar ketahanan pangan meningkat, daya beli masyarakat terjaga, dan pembangunan nasional berjalan lebih baik,” kata Muhidin.
Pada kesempatan itu, TPIP dan TPID wilayah Kalimantan menandatangani komitmen bersama pengendalian inflasi, di antaranya sinergi KAD dengan Bulog dan BUMD, pemenuhan kebutuhan dapur MBG, fasilitasi sarana dan prasarana kepada Gapoktan untuk percepatan swasembada pangan, serta dukungan kepala daerah se-Kalimantan untuk memastikan pasokan tetap terjaga.