KUKAR: Setelah sempat tertunda akibat persoalan lahan, pembangunan embung di Kelurahan Bukit Biru, Kutai Kartanegara (Kukar), kini kembali dilanjutkan.
“Memang ada kendala karena lokasi awal berada di lahan Hak Guna Usaha. Tapi kami sudah mencabut Izin Usaha Perkebunan (IUP) perusahaan tersebut. Untuk pencabutan HGU bukan kewenangan kami, makanya lokasi embung kami geser sedikit,” jelas Bupati Kukar, Edi Damansyah.
Embung Bukit Biru merupakan salah satu proyek strategis Pemkab Kukar dalam mendukung ketahanan pangan dan memperkuat sistem irigasi pertanian.
Namun, proyek ini sempat mandek karena lahan yang akan digunakan masih berstatus Hak Guna Usaha (HGU) milik sebuah perusahaan perkebunan.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah mengambil langkah tegas, mencabut IUP perusahaan tersebut.
Karena pencabutan HGU merupakan kewenangan pemerintah pusat, Pemkab Kukar memilih menggeser sedikit lokasi proyek agar pembangunan bisa tetap berjalan tanpa harus menunggu proses hukum yang panjang.
Embung yang dirancang ini akan menjadi sumber air utama bagi kawasan pertanian yang membentang dari Kelurahan Bukit Biru hingga Kecamatan Loa Kulu.
Kawasan ini dikenal sebagai salah satu wilayah dengan produksi pertanian dan hortikultura yang berkembang pesat di Kukar.
Dengan hadirnya embung, petani akan mendapatkan akses air yang lebih stabil, khususnya saat musim kemarau yang selama ini menjadi momok utama.
Edi Damansyah menekankan bahwa pembangunan embung bukan sekadar proyek fisik, melainkan bagian dari strategi jangka panjang dalam menghadapi perubahan iklim.
Ketahanan terhadap cuaca ekstrem dan kekeringan menjadi semakin penting dalam menjaga produktivitas pertanian dan pola tanam yang berkelanjutan.
“Insyaallah, embung di Bukit Biru akan terwujud. Ini bagian dari program besar kita untuk mendukung ketahanan pangan,” lanjutnya.
Embung Bukit Biru merupakan salah satu elemen dari program strategis Pemkab Kukar dalam mewujudkan kemandirian pangan lokal.
Pembangunan infrastruktur pertanian seperti embung diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat posisi Kukar sebagai lumbung pangan regional.
Pemerintah daerah menargetkan agar pembangunan embung ini dapat diselesaikan tepat waktu dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama para petani yang menjadi ujung tombak ketahanan pangan daerah. (Adv)