Bontang – Dalam upaya penanggulangan banjir, Pemerintah Kota (Pemkot) berencana melakukan pembangunan folder di Kelurahan Bontang Kuala dan Kelurahan Kanaan.
Kasubbid Data Bapelitbang Bontang, Noni Agetha mengatakan pembangunan folder membutuhkan biaya yang cukup besar. Hal tersebut disebabkan harga material bangunan cukup mahal.
“Satu folder itu membutuhkan anggaran Rp 300 miliar, bayangkan jika dua atau lebih,” ungkapnya, Selasa (30/8/2022).
Anggota Komisi III DPRD Kota Bontang Faisal meminta Pemerintah Kota Bontang untuk bisa menangkap anggaran pusat dalam upaya penanggulangan banjir.
“Folder ini pembangunan berskala besar, kita harus bisa membuat agar ini menjadi kewenangan pusat. Itu harus bisa persiapkan sekarang,” ujarnya.
Ia menerangkan, berdasarkan informasi yang diperolehnya, bahwa di bulan Oktober 2022 DPR RI masuk dalam masa reses. Dan salah satu DPR RI Dapil Kaltim bakal menggelar reses di Bontang.
“Saya minta untuk manfaat momen ini. Apa lagi folder ini memakan biaya sampai Rp 300 miliar, saya minta agar ini jadi kewenangan pusat,” ungkapnya.
Ia pun membeberkan, di tahun 2023 dalam upaya penanggulangan banjir pemerintah kota hanya menggelontorkan sekitar Rp 40 miliar. Sehingga peluang realisasi folder sangatlah kecil.
“Jadi kita harus usahakan dari pusat,” tambahnya.
Tak hanya persoalan banjir, Faisal juga meminta melalui kunjungan reses DPR RI tersebut ia meminta pemerintah kota untuk mempertegas agar pemerintah pusat merealisasikan program kerja yang sudah memiliki perencanaannya di Kota Bontang.
“Ada beberapa program dari pusat kita harus desak untuk segera direalisasikan, sebab ada beberapa sudah ada perencanaannya,” tandasnya.