SAMARINDA: Fasilitas olahraga di Stadion Gelora Kadrie Oening (Sempaja), Samarinda, kini tidak lagi gratis.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur resmi memberlakukan retribusi sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024, dengan tarif bervariasi mulai dari Rp500 ribu per hari untuk lintasan atletik hingga Rp40 juta untuk penggunaan lapangan sepak bola.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa kebijakan ini diterapkan untuk menjaga fungsi stadion agar tetap menjadi prioritas bagi atlet yang sedang berlatih dan mempersiapkan diri menghadapi berbagai kejuaraan.
“Stadion ini memang untuk atlet. Saya juga sering olahraga, misalnya di GBK atau Velodrome, dan memang tidak bisa masuk sembarangan karena peruntukannya jelas,” ujarnya.
Sri menjelaskan, masyarakat tetap difasilitasi dengan area khusus di luar stadion agar dapat berolahraga tanpa mengganggu aktivitas latihan atlet.
“Jangan sampai ketika atlet berlatih, terganggu dengan aktivitas masyarakat yang hanya sekadar jalan kaki atau lari kecil,” tegasnya.
Kepala UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga GOR Kadrie Oening, Junaidi, mengakui bahwa kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra.
Namun ia menegaskan, pihaknya hanya menjalankan aturan sesuai ketetapan daerah.
“Kalau ada pro-kontra, mari kita cari solusinya. Kalau masyarakat menginginkan lintasan atletik gratis, maka harus diusulkan ke pemerintah. Kami tidak bisa gegabah karena dasar hukumnya jelas,” ujarnya.
Tarif penggunaan stadion bervariasi. Untuk lapangan sepak bola diberlakukan tarif komersial Rp40 juta per malam dan Rp30 juta per siang.
Untuk kegiatan sosial, tarifnya Rp25 juta (malam) dan Rp20 juta (siang), sementara untuk kegiatan keolahragaan Rp2 juta per dua jam.
Menurut Junaidi, seluruh pendapatan retribusi akan masuk kas daerah sebagai bagian dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mendukung pengembangan sarana stadion.
Meski demikian, operasional harian tetap harus diajukan melalui anggaran pemerintah.
“Contoh biaya perawatan rumput Stadion Sempaja saja mencapai Rp2 miliar, jadi memang tidak mudah,” jelasnya.
Sebagai solusi jangka panjang, Junaidi mengusulkan agar pemerintah menyediakan lokasi khusus bagi kegiatan sosial masyarakat.
Dengan begitu, fungsi utama stadion sebagai arena latihan dan pertandingan atlet tidak terganggu oleh kegiatan lain.
“Kalau ada tempat tersendiri untuk acara sosial, maka fungsi lapangan utama tidak terganggu,” pungkasnya.