KUKAR: Ketua Fraksi PKS DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Firnadi Ikhsan, menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya melalui mekanisme bantuan keuangan Provinsi.
Firnadi mengungkapkan, sekitar tiga bulan lalu ia bersama dua legislator lainnya Baharuddin Demmu dan Muhammad Samsun, mengadakan pertemuan langsung dengan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, guna membahas sejumlah rencana strategis.
Pertemuan tersebut membicarakan berbagai program prioritas yang membutuhkan dukungan dana dari provinsi.
“Salah satu mekanisme kami membantu daerah pemilihan adalah melalui bantuan keuangan dari APBD Provinsi. Karena tidak semua kebutuhan masyarakat bisa diakomodasi oleh APBD kabupaten/kota,” ujar Firnadi, Jumat, 16 Mei 2025.
Menurutnya, Bupati Kukar memberikan arahan khusus terkait rencana pembangunan infrastruktur konektivitas antarwilayah.
Beberapa program yang diusulkan meliputi pembangunan jalan tembus Kukar-Kubar, Kukar-Kutim via Muara Ancalong, serta jalur strategis Lok Bahu–Jongkang yang menghubungkan Kukar dengan Samarinda.
“Pak Bupati minta agar jalan-jalan ini diperjuangkan, karena penting untuk mobilitas antarwilayah. Terutama jalur Lok Bahu–Jongkang yang kini ramai dibahas karena bisa memangkas waktu tempuh secara signifikan,” jelas Firnadi.
Selain konektivitas, isu lingkungan seperti pengelolaan sampah juga menjadi sorotan.
Firnadi menyebut, pengelolaan sampah memerlukan anggaran besar yang tidak mampu ditanggung sepenuhnya oleh kabupaten, sehingga memerlukan dukungan dari APBD provinsi.
“Masalah sampah juga diangkat dalam pertemuan. Ini memerlukan dana besar, dan kami berharap ada dukungan dari provinsi agar dapat ditangani secara menyeluruh,” tambah anggota Komisi II tersebut.
Sebagai wakil rakyat dari dapil Kukar, Firnadi juga kerap menerima aspirasi dari berbagai komunitas, mulai dari nelayan yang membutuhkan alat tangkap dan fasilitas pelabuhan, hingga petani, peternak, dan pelaku usaha perkebunan yang membutuhkan dukungan infrastruktur pertanian dan distribusi.
“Kami arahkan para konstituen untuk menyampaikan usulan melalui mekanisme yang tepat, baik lewat bantuan keuangan maupun belanja hibah, asalkan semua persyaratan dipenuhi,” terangnya.
Firnadi mengakui bahwa proses penyesuaian terhadap mekanisme pengajuan bantuan ini masih berlangsung, namun menunjukkan perkembangan positif. Ia optimistis, pada tahun 2026 akan lebih banyak kelompok masyarakat yang dapat mengakses bantuan secara legal dan tepat sasaran.
“Ini proses baru bagi banyak masyarakat. Tapi kami terus melakukan edukasi agar mereka bisa menyesuaikan dan melengkapi dokumen pendukung. Targetnya, tahun depan lebih banyak yang bisa kami bantu,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara DPRD, pemerintah kabupaten/kota, dan Pemprov Kaltim guna memastikan pembangunan merata di seluruh wilayah.
Firnadi menegaskan, tugas legislator bukan hanya menampung aspirasi, tetapi juga menjadi fasilitator dalam mewujudkan anggaran berbasis kebutuhan rakyat.
“Sebagai anggota dewan, kami menjembatani kebutuhan rakyat dengan kebijakan dan anggaran. Karena itu, kami terus mendorong agar pembangunan tidak hanya terpusat di kota, tetapi juga menjangkau desa-desa,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Firnadi memastikan pihaknya akan terus memantau tindak lanjut dari berbagai usulan yang telah disampaikan, baik dari sisi perencanaan anggaran maupun evaluasi pelaksanaan program.
“Harapan saya, pada tahun anggaran 2026, kita bisa melihat hasil nyata dari kolaborasi ini. Semoga lebih banyak masyarakat di dapil yang terbantu dan kualitas hidup mereka meningkat,” pungkasnya.