SAMARINDA: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Forum Jasa Konstruksi Tahun 2025 di Pendopo Odah Etam, Rabu, 3 September 2025.
Dengan tema “Jasa Konstruksi Kalimantan Timur Menuju Konstruksi Berkualitas”, forum ini diikuti 275 peserta yang terdiri dari asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, lembaga diklat penyedia jasa, tenaga kerja, suplier, pemerhati konstruksi, hingga lembaga sertifikasi.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, dalam sambutannya menegaskan bahwa sektor jasa konstruksi adalah pilar utama pembangunan daerah, terutama dengan adanya proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Yang terpenting hari ini adalah bagaimana membangun infrastruktur yang berkualitas, bukan sekadar kuantitas. Dan harus sesuai prinsip OTOBOS: on time, on budget, on delivery. Jangan sampai menimbulkan persoalan, apalagi persoalan hukum di kemudian hari,” ujar Rudy.
Ia juga menekankan tiga aspek prioritas pembangunan di Kaltim, yaitu: pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan desa dan jalan poros antarwilayah, penguatan infrastruktur digital untuk mendukung konektivitas desa-kota, serta peningkatan konektivitas antarwilayah melalui proyek strategis.
Rudy mengungkapkan, masih ada 109 desa di Kaltim yang belum teraliri listrik karena akses jalan terbatas. Ia mendorong jasa konstruksi agar menjadikan persoalan ini sebagai peluang.
“Problem itu sebenarnya opportunity. Maka sertifikasi tenaga kerja konstruksi menjadi fundamental. Kalau bisa bekerja lebih cepat dari target dengan hasil berkualitas, maka jasa konstruksi Kaltim akan semakin diperhitungkan,” tegasnya.
Selain itu, gubernur juga mendorong percepatan pembangunan jalan poros seperti Sotek-Bongan (103 km), Sangatta-Muara Wahau, hingga Mahulu-Kubar, yang ditargetkan selesai pada 2026.
Ia juga menyebut rencana pembangunan jembatan strategis di Sanga-Sanga–Anggana untuk memperlancar distribusi barang dan menekan inflasi.
“Forum ini harus dimanfaatkan sebagai wadah komunikasi, silaturahmi, sekaligus untuk memperkuat kolaborasi demi mendukung pembangunan IKN sebagai etalase Indonesia,” tambahnya.
Kepala Dinas PUPR dan PERA Kaltim, Fitra Firnanda, dalam laporannya menyampaikan sejumlah capaian jasa konstruksi daerah.
Berdasarkan data BPS, dari 147 ribu tenaga kerja konstruksi di Kaltim, baru 35 ribu yang bersertifikat.
“Setiap tahun kita terus kejar dengan target sertifikasi seribu tenaga kerja. Tahun ini Kementerian PU juga memberikan 500 sertifikasi gratis, dan sudah terealisasi 250,” ungkapnya.
Dari sisi badan usaha, Kaltim memiliki 4.371 BUJK dengan 16.112 sertifikat badan usaha. Angka ini berada di atas rata-rata nasional, dengan rata-rata kepemilikan SBU sebesar 3,68, dibandingkan rata-rata nasional 3,4.
“Artinya BUJK kita lebih kompetitif. Selain itu, Kaltim juga memiliki asesor kompeten 312 orang, instruktur 74 orang, dan tenaga ahli bangunan 42 orang. Semua ini kita laporkan secara rutin setiap tahun,” jelas Fitra.
Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi sebagai pembina jasa konstruksi sesuai amanat UU No. 2 Tahun 2017 terus berkomitmen memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk menyampaikan aspirasi.
Forum ini juga menjadi kesempatan menyampaikan arahan terkait kebijakan pemerintah pusat.
Forum Jasa Konstruksi Kaltim 2025 diharapkan mampu menampung aspirasi seluruh pelaku, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, asosiasi, dan dunia usaha.
“Pembangunan fisik tidak akan berarti tanpa didukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter. Karena itu, peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi harus menjadi prioritas agar pembangunan kita tidak hanya cepat, tetapi juga berkualitas,” pungkas Gubernur Rudy.