SAMARINDA: Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Samarinda menyatakan siap memotong gaji anggotanya untuk membantu korban banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Kebijakan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas Instruksi Presiden PKS terkait mobilisasi nasional bantuan kemanusiaan.
Instruksi Presiden PKS Nomor 05/D/INP/PRES-PKS/2025 tersebut memerintahkan seluruh pejabat publik PKS termasuk anggota DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, serta kepala daerah untuk melakukan pemotongan gaji dan tunjangan sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda yang juga Sekretaris MPW PKS Kalimantan Timur (Kaltim), menyampaikan bahwa seluruh kader PKS di jabatan publik ikut dalam gerakan pemotongan gaji sebagai bentuk solidaritas.
“Pejabat publik, termasuk anggota dewan, diminta memotong gajinya untuk membantu saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera sebagai bentuk kepedulian dan empati. Jadi, kami bergerak serentak se-Indonesia menindaklanjuti instruksi ini,” ujarnya, Kamis, 4 Desember 2025.
Menurutnya, mekanisme penyaluran dilakukan secara terpusat melalui bendahara PKS tingkat wilayah, sebelum disalurkan secara langsung ke lokasi bencana atau melalui struktur pusat.
“Setelah selesai, bantuan akan diserahkan secara terstruktur karena ini instruksi nasional. Dikumpulkan ke wilayah, lalu ditentukan apakah langsung ke lokasi atau melalui pusat,” tambahnya.
Ia mengatakan bahwa penggalangan bantuan bukan hal baru bagi pimpinan dan kader PKS di Samarinda.
Sejumlah anggota DPRD disebut telah menyalurkan bantuan melalui lembaga kemanusiaan sebelum adanya instruksi partai.
“Teman-teman juga jauh sebelum ada instruksi sudah melakukan bantuan lewat lembaga kemanusiaan. Instruksi ini memperkuat dan menyatukan gerakan,” terangnya.
Rencananya, DPRD Kota Samarinda juga akan melakukan penggalangan dana bersama pada Senin mendatang sebagai bentuk dukungan terhadap penanganan bencana.
Presiden PKS Almuzzammil Yusuf melalui instruksinya menyampaikan bahwa potongan gaji dan tunjangan pejabat publik PKS harus difokuskan pada bantuan kemanusiaan untuk korban banjir dan tanah longsor di Aceh-Sumatera.
Bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar menyebabkan dampak yang luas.
Data internal PKS mencatat lebih dari 3 juta warga terdampak di tiga provinsi, termasuk 1,5 juta warga Aceh, 1,7 juta warga Sumut, dan 141.800 warga Sumbar.
Selain itu, sebanyak 753 orang dinyatakan meninggal dunia, 650 orang hilang, dan 2.600 warga mengalami luka.
Di sektor infrastruktur, kerusakan terjadi pada ribuan rumah: 3.600 rumah rusak berat, 2.100 rusak sedang, dan 3.700 unit rusak ringan.
