Bontang – Keterlambatan pembayaran gaji Cleaning Servis RSUD Taman Husada Bontang mendapat perhatian DPRD Kota Bontang.
Kali ini perhatian tersebut datang dari Ketua DPRD Kota Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam.
Ia berpendapat, kejadian keterlambatan pembayaran cleaning servis di lingkungan Pemerintah Kota Bontang kerap saja terjadi. Sebab tidak hanya di RSUD namun hal serupa terjadi pula di Sekretariat DPRD Bontang beberapa waktu lalu.
Akan hal tersebut menurutnya sangat layak jika pihak ketiga yakni kontraktor yang gagal membayar gaji pekerjanya tepat waktu perlu dievaluasi.
“Itu perusahaan harus dievaluasi, jangan sampai hak-hak pekerja diabaikan,” ujarnya, Rabu (3/8/2022).
Menurutnya pemerintah seharusnya memiliki standar yang tinggi terhadap perusahaan sebelum berkontrak. Baik itu dari segi finansial ataupun rekam jejak perusahaan.
“Sebab jika terjadi penunggakan gaji yang rugi adalah pekerja,” tuturnya.
Begitu juga bagi perusahaan yang sudah menerima amanah harus mempunyai sistem pengaturan keuangan yang baik, yakni memiliki dana cadangan untuk menalangi kekurangan atau keterlambatan gaji karyawannya.
“Atau sebelum mengikuti proses lelang, perusahaan harus bisa mengukur diri. Kalau finansial belum kuat jangan paksakan diri untuk pegang tender,” tutupnya.
