SAMARINDA : Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Galeh Akbar Tanjung, menekankan pentingnya menjaga kedaulatan rakyat dalam politik yang sehat.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Organisasi Masyarakat (Rakor Ormas) bersama Forkopimda se-Kalimantan Timur yang digelar di Hotel Mercure pada Selasa (15/10/2024).
Galeh mengingatkan bahwa Pemilu bukan hanya sekadar pemilihan wakil rakyat, tetapi juga proses pengalihan kedaulatan dari rakyat kepada pemimpin terpilih.
Kedaulatan dan kekuasaan itu adalah hak konstitusi yang tidak bisa diganggu gugat. Ketika rakyat memberikan suara pada Pemilu atau Pilkada, mereka sedang mengalihkan kekuasaan kepada calon pemimpin.
“Pemilu dan Pilkada adalah instrumen penting bagi rakyat untuk mengalihkan kedaulatan kepada pemimpin yang dipilih. Pada 27 November nanti, kita tidak hanya menggunakan hak pilih, tapi mengalihkan kedaulatan kita kepada Gubernur yang dipilih,” ujarnya.
Galeh juga mengungkapkan peningkatan indeks demokrasi di Kalimantan Timur. Provinsi ini masuk dalam empat besar nasional dalam beberapa kategori, seperti kebebasan berpendapat dan kesetaraan politik. Galeh menambahkan bahwa Kalimantan Timur juga menempati posisi kedua nasional dalam indeks pilkada.
“Kalimantan Timur mengalami peningkatan dalam aspek kebebasan politik, mencapai peringkat keempat nasional. Ini menunjukkan komitmen masyarakat dalam mendukung demokrasi,” jelasnya.
Galeh juga mengingatkan tentang tantangan yang sering muncul saat pemilu, seperti penyebaran berita bohong. Ia mencontohkan kasus pada Pemilu 2014, di mana informasi palsu digunakan untuk menjatuhkan calon presiden.
“Pada 2019, juga sempat ramai isu yang tidak benar tentang orang gila yang diperbolehkan mencoblos. Fakta sebenarnya adalah hanya mereka yang memiliki gangguan mental tertentu yang mendapat hak suara,” kata Galeh.
Ia berharap tokoh-tokoh masyarakat dapat menjadi pengayom dan mencegah perpecahan yang mungkin timbul akibat perbedaan pilihan politik.(*)