SAMARINDA: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya dalam menjamin keterjangkauan pangan bagi seluruh masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di kawasan terpencil dan perbatasan.
Pernyataan ini disampaikan oleh Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang Sumber Daya Alam, Perekonomian Daerah, dan Kesejahteraan Rakyat, Arif Murdiyatno, saat menghadiri pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Museum Kota Samarinda, Sabtu, 2 Agustus 2025.
Arif menyebut GPM sebagai langkah konkret pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan stok pangan, terlebih menjelang Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia dan HUT ke-63 TVRI.
Menurutnya, gerakan ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam merespons kondisi ekonomi masyarakat yang kian menantang akibat tekanan global.
“Melalui Gerakan Pangan Murah ini, bahan pokok seperti beras, sayur, telur, dan daging dapat diakses masyarakat dengan harga terjangkau. Kualitas pun tidak diragukan,” kata Arif di hadapan awak media.
GPM tahun ini digelar secara serentak di 32 titik se-Kaltim, melibatkan lebih dari 60 tenant dari berbagai unsur, termasuk TP PKK, Bulog, UPTD PTPH, pelaku UMKM, petani binaan, kelompok tani, serta BUMN dan BUMD pangan.
Di Samarinda, kegiatan dipusatkan di halaman Museum Kota dan mendapat antusias tinggi dari masyarakat.
Komoditas yang dijual antara lain beras, sayuran, daging ayam, daging sapi, ikan segar, telur, minyak goreng, bawang, serta produk olahan UMKM.
Harga yang ditawarkan lebih rendah dibanding pasar umum, dengan selisih sekitar Rp2.000–Rp3.000 per kilogram.
“Kalau melihat luasnya wilayah Kaltim, kami pastikan GPM dilaksanakan merata di 10 kabupaten/kota agar masyarakat dari kota hingga perbatasan bisa mengakses pangan murah,” jelas Arif.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menjaga ketahanan pangan, mulai dari Dinas Pangan, Bulog, Bank Indonesia, hingga peran media dan organisasi masyarakat seperti TP PKK.
Ia juga menyinggung program strategis lainnya yang sedang didorong Pemprov, seperti urban farming, penguatan lumbung pangan desa, dan diversifikasi konsumsi pangan lokal berbasis potensi daerah.
Arif mengingatkan bahwa pengendalian inflasi daerah tidak bisa hanya berfokus pada kota-kota besar.
Akses pangan murah harus menjangkau seluruh masyarakat, termasuk warga yang tinggal di daerah perbatasan seperti Mahakam Ulu yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia.
“Jangan sampai masyarakat di ujung perbatasan terabaikan. Mereka juga butuh akses pangan murah. Ini tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah,” tegasnya.
Dalam konteks penurunan angka stunting, Arif juga mengapresiasi peran kader TP PKK yang dinilainya mampu menjadi ujung tombak edukasi keluarga, terutama dalam hal konsumsi gizi seimbang dan pengolahan pangan sehat.
“Ibu-ibu PKK itu bisa sampai ke rumah-rumah. Ini relevan dengan program makan bergizi gratis dan strategi nasional penurunan angka stunting,” imbuhnya.
Sementara itu, warga Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Ilham (40), mengaku terbantu dengan keberadaan GPM.
Ia mengapresiasi kelengkapan komoditas dan kenyamanan suasana kegiatan yang membuatnya dapat sekaligus berolahraga sambil berbelanja kebutuhan pokok.
“Disini lengkap, dari beras, ikan, sayur, sampai buah-buahan ada. Harganya juga lebih murah dan segar,” ujar Ilham.
Sebagai penutup, Arif menyerukan agar sinergi lintas sektor terus diperkuat demi mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan yang inklusif di Kalimantan Timur.
“Ketahanan pangan itu bukan hanya tentang ketersediaan, tapi bagaimana kita memastikan semua rakyat bisa mengaksesnya dengan mudah dan layak,” tutupnya.