SAMARINDA: Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud (Harum), menggelar silaturahmi bersama asosiasi perusahaan pers, pimpinan organisasi wartawan, pemimpin redaksi dan jurnalis dari berbagai platform media di Lamin Etam, Sabtu malam, 26 Juli 2025.
Dalam forum santai namun penuh substansi tersebut, Gubernur Harum menjawab berbagai isu strategis, mulai dari alokasi anggaran media (pokok pikiran atau pokir), pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan, hingga evaluasi terhadap program pendidikan Gratispol dan Jospol.
Gubernur Harum membuka pertemuan dengan menyampaikan bahwa masa efektif kepemimpinannya baru berjalan sekitar empat hingga lima bulan.
Hal ini disebabkan padatnya agenda nasional dan keagamaan sejak pelantikannya.
“Setelah dilantik, kami harus ikut Retreat di Magelang selama delapan hari, lalu ibadah umrah dan haji yang memakan waktu tiga minggu. Ditambah hari libur nasional. Jadi, secara efektif baru empat sampai lima bulan bekerja,” ungkapnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada insan pers dan berharap media terus menyampaikan informasi yang akurat dan konstruktif bagi masyarakat.
Menanggapi persepsi publik bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim sangat besar, Gubernur Harum memberikan klarifikasi.
Ia menyebut bahwa sekitar Rp7 triliun dari total APBD tidak dapat digunakan langsung oleh pemerintah provinsi.
“Rp6 triliun dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), 70 persennya milik kabupaten/kota. Provinsi hanya dapat sekitar Rp1,2 triliun,” jelasnya.
Ia juga menyinggung masalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang terjadi akibat keterlambatan transfer dana pusat, termasuk di Dinas Kehutanan dan Dinas PUPR.
Dana BLUD dan bagi hasil yang tidak dapat dialihkan antar-OPD turut memperbesar Silpa tersebut.
Salah satu isu hangat yang diangkat adalah hilangnya alokasi anggaran media dari pokir DPRD dalam APBD 2026.
Wartawan Detak Kaltim, Lukman, secara langsung menyampaikan harapan agar pokir tetap tersedia untuk mendukung keberlangsungan media lokal.
“Kalau dihapus, mati semua media online. Kami harap tetap ada pokir media,” ujar Lukman.
Gubernur Harum menanggapi dengan tegas bahwa dirinya tidak pernah melarang pokir untuk media, namun semua harus mengikuti mekanisme resmi yang telah ditetapkan, khususnya melalui sistem SIPD.
“Saya tidak melarang pokir media, tapi harus sesuai aturan. Kalau tidak, akan jadi temuan. Yang kena bukan cuma pemilik medianya, tapi juga kepala dinas yang tandatangan,” tegasnya.
Pemimpin Redaksi Jurnal Borneo, Munanto, mengkritisi program pendidikan Gratispol dan Jospol yang dinilai belum berjalan maksimal karena masih membebani orang tua siswa.
“Katanya gratis, tapi orang tua siswa masih bayar, bayar, dan bayar,” keluhnya.
Gubernur Harum menjelaskan bahwa program tersebut baru berjalan dan masih dalam masa penyesuaian, apalagi APBD 2024 belum disusun oleh pemerintahannya.
Ia memastikan bahwa pada 2026, cakupan program akan diperluas.
“Anggaran 2024 bukan kami yang susun. Tapi mulai tahun ini sudah kami jalankan, meski baru untuk siswa dan mahasiswa baru. Tahun 2026 kami upayakan untuk semua semester,” jelasnya.
Ia bahkan meminta agar media menyebutkan sekolah mana yang masih membebankan biaya agar segera ditindak.
“Tolong sebutkan datanya. SMA mana, di mana. Nanti kami panggil kepala sekolahnya. Tidak bisa cuma omong-omong saja,” ujarnya.
Dalam sesi tanya jawab, Gubernur Harum menegaskan bahwa prioritas pembangunan akan difokuskan ke wilayah pedalaman dan perbatasan.
Ia bahkan menyatakan telah mencoret sejumlah proyek jalan di wilayah perkotaan agar anggarannya bisa dialihkan.
Ia juga menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan Kaltim di masa pemerintahannya akan berfokus pada peningkatan Standar Pelayanan Minimal (SPM), termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur prioritas, serta pemberdayaan ekonomi kreatif dan UMKM.
“Yang jelas kami masih akan fokus ke pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi kreatif, termasuk UMKM,” pungkas Gubernur Harum.