KUBAR: Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud menegaskan jika ingin menuju negara maju, persoalan pangan harus aman dulu.
“Masalah pangan adalah masalah kedaulatan, masalah pangan adalah masalah kemerdekaan, masalah pangan adalah masalah survival kita sebagai bangsa,” ujarnya.
Hal itu ia katakan saat secara resmi membuka Pekan Daerah XI Kontak Tani-Nelayan Andalan (Peda XI KTNA) Tingkat Provinsi Kaltim Tahun 2025 di Arena Taman Budaya Sendawar, Kutai Barat, Sabtu, 21 Juni 2025.
Menurutnya, tema “Melalui Pekan Daerah KTNA ke XI Tahun 2025 Kita Tingkatkan Produksi dan Daya Saing Petani-Nelayan Menuju Swasembada Pangan di Kalimantan Timur” tak sekadar slogan, melainkan cerminan komitmen nyata pemerintah daerah dalam mendukung transformasi ekonomi berbasis pertanian.
Hal ini selaras dengan arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kaltim 2025-2029 serta sejalan dengan program nasional Swasembada Pangan yang dicanangkan pemerintah pusat.
Ia menyebut, salah satu kebijakan utama pemerintah adalah penetapan harga gabah kering sebesar Rp 6.500 per kilogram yang akan dijemput langsung oleh Bulog di lokasi pangan.
Harum, sapaan akrabnya mengatakan langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani serta menjaga stabilitas ekonomi dan distribusi pangan di seluruh Kaltim.
“Kami sangat mengharapkan para petani kita untuk bisa mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dan menjaga keseimbangan lingkungan dalam proses produksi,” tegasnya.
Ia menerangkan, hingga saat ini produksi pangan lokal, khususnya beras belum mampu mencukupi kebutuhan Kaltim.
Pada tahun 2024, produksi lokal tercatat hanya 145.209 ton, sementara kebutuhan mencapai lebih kurang 364.855 ton.
“Artinya kita masih defisit yang sangat besar, kurang lebih sekitar 202.000 ton yang menyebabkan ketergantungan terhadap beras dari luar daerah,” terangnya.
Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu pun memberikan catatan penting kepada seluruh kepala daerah, termasuk Kutai Barat untuk segera menyiapkan lahan-lahan pertanian.
“Hari ini Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kaltara sudah swasembada pangan. Yang tertinggal hanya Kalimantan Timur. Oleh karena itu, melalui KTNA ini sangat kami harapkan sebagai motor penggerak untuk bisa memenuhi swasembada pangan di seluruh Kalimantan Timur,” ucapnya.
Ia mengaku, Menteri Pertanian turut mendorong pemanfaatan teknologi pertanian modern seperti mekanisasi dan sistem irigasi efisien guna meningkatkan produktivitas lahan dan efisiensi usaha tani.
Dengan dukungan pemerintah pusat melalui Brigade Pangan 2025, Pemerintah Provinsi Kaltim wajib melaksanakan program perluasan lahan (oplah) seluas kurang lebih 13.972 hektare di enam daerah yakni Paser, Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau dan Kota Samarinda.
“Kami sangat mengharapkan Kutai Barat mewujudkan swasembada pangan lokal sekaligus mendukung kebijakan nasional dalam target waktu enam bulan ke depan,” harapnya.
Ketua Umum Panitia Penyelenggara PEDA Kaltim, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ujang Rachmad, menuturkan Peda KTNA XI ini tak lain untuk meningkatkan motivasi dan kegairahan petani, nelayan, petani hutan serta masyarakat pelaku agribisnis di wilayah Kaltim.
Tujuannya adalah membangun sistem dan usaha agrobisnis yang berdaya saing, berkerakyatan dan berkelanjutan melalui kemitraan yang saling menguntungkan di Kaltim.
Pembukaan Peda KTNA yang berlangsung dari tanggal 21 hingga 27 Juni 2025 ini ditandai dengan pemukulan gong oleh Gubernur Harum didampingi Ketua TP PKK Kaltim, Sarifah Suraidah Harum.
Kegiatan yang dilaksanakan selama 7 hari ini diikuti kontingen dari 10 kabupaten/kota se-Kaltim sekitar 1.700 peserta utama, pendamping dan peninjau.
Selain itu, terdapat pameran dan ekspo untuk menampilkan produk dan kemajuan pertanian serta kerajinan di Kutai Barat.
Tampak hadir, Bupati Kutai Barat Frederick Edwin, Wakil Bupati Kutai Barat H Nanang Adrian, Ketua DPRD Kalimantan Timur saat ini adalah Hasanuddin Mas’ud, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional Yadi Sofyan Noor, Forkopimda serta Perangkat Daerah Kaltim. (Adv/diskominfokaltim)
Editor: Emmi