SAMARINDA: Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kaltim dalam memberikan perlindungan sosial menyeluruh bagi masyarakat.
Komitmen ini diwujudkan melalui program unggulan bertajuk Gratispol yang mencakup pembebasan biaya pendidikan, layanan kesehatan, dan bantuan seragam sekolah.
“Tahun ini Kaltim sudah menggratiskan pendidikan, mulai dari tingkat SMA hingga S3. Begitu juga kesehatan, 10 persen warga yang belum tercover kini telah mendapatkan BPJS gratis. Seragam sekolah pun kita gratiskan. Intinya, biarkan penghasilan mereka digunakan sepenuhnya untuk meningkatkan taraf hidup keluarga. Sisanya, pemerintah bantu,” jelas Rudy dalam Pertemuan dan Diskusi bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Sabtu, 10 Mei 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Rudy Mas’ud juga mengangkat isu penting terkait perlindungan perempuan dan anak di wilayahnya.
Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) per 31 Maret 2025, tercatat sebanyak 224 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di seluruh Kaltim.
Rincian kasus tersebut di antaranya: Kota Samarinda 50 kasus, Balikpapan 34, Kutai Kartanegara 31, Bontang 25, Kutai Timur 23, Kutai Barat 20, Penajam Paser Utara 18, Berau 12, Paser 9, dan Mahakam Ulu 2 kasus.
Dalam kesempatan itu, Rudy berharap diskusi bersama Menteri PPPA Arifah Fauzi dapat menghasilkan masukan yang bermanfaat untuk memperkuat kebijakan daerah, khususnya dalam melindungi kelompok rentan.
“Atas nama Pemprov Kaltim, kami menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan perhatian Ibu Menteri PPPA terhadap daerah kami. Ini menunjukkan komitmen bersama dalam membangun daerah yang ramah perempuan dan anak,” tuturnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, dan Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud.