SAMARINDA: Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, merespons sorotan publik terkait pengangkatan dan besaran gaji Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan yang dinilai cukup besar.
Ia menegaskan, keberadaan tim ahli bukan merupakan beban anggaran, melainkan investasi strategis untuk memastikan kebijakan pemerintah daerah tepat sasaran.
“Ini bukan cost, tapi investasi. Dengan adanya tim ahli, kebijakan yang diambil betul-betul berpihak dan tepat sasaran kepada masyarakat. Berapalah uang itu dibandingkan jika kebijakan salah,” ujarnya, Senin, 30 Maret 2026.
Menurut Rudy, dengan nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim yang mencapai puluhan triliun rupiah, kesalahan dalam pengambilan kebijakan dapat berdampak besar, sehingga dibutuhkan dukungan tenaga ahli yang kompeten.
Ia juga memastikan proses pengangkatan tim ahli telah melalui prosedur operasional standar (SOP) dan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Masih jauh di bawah daerah lain anggarannya. Saya rasa orang-orang ini punya kompetensi yang ekspert,” tambahnya.
Diketahui, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan anggaran sebesar Rp10,8 miliar untuk Tim Ahli Gubernur.
Rinciannya, Rp8,3 miliar untuk belanja honorarium dan Rp2,4 miliar untuk perjalanan dinas.
Sebanyak 45 anggota tergabung dalam tim tersebut, dengan kisaran honor Rp20 juta hingga Rp45 juta per bulan, tergantung posisi dan jabatan masing-masing.
Pernyataan ini disampaikan di tengah perhatian publik yang mempertanyakan efektivitas serta urgensi keberadaan tim ahli dengan anggaran yang cukup besar.
Meski demikian, Rudy menyatakan terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat.
“Kami senang sekali kritik membangun. Kami berterima kasih atas masukan masyarakat. Kritik yang membangun tentu kami terima dengan baik,” ujarnya.
