BALIKPAPAN : Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) akan digelar besok, Kamis (23/2/2023) di Balikpapan.
Gubernur Kaltim Isran Noor selaku Ketua APPSI mengungkap dua topik menarik yang akan dibahas dalam kegiatan akbar itu yakni soal dana bagi hasil (DBH) dan tenaga honorer.
“Kedua topik bahasan tersebut merupakan sebuah aspirasi, usulan dan muncul masalah itu di seluruh Indonesia,” kata Isran melalui rilis Pemprov Kaltim, Rabu (22/2/2023).
Ketua Umum APPSI itu menjelaskan, terkait dengan pendapatan daerah melalui dana bagi hasil, alokasi jumlah yang diberikan pusat ke daerah belum memadai, sehingga menjadi kendala untuk mendukung penyelanggaraan pembangunan di daerah.
Padahal menurutnya, tugas-tugas pembangunan lebih banyak di daerah daripada di pusat. Sementara anggaran APBN 70 persen dikelola pusat, sisanya 30 persen dibagikan ke daerah. Sedangkan sektor-sektor pelaksanaan pembangunan lebih banyak di daerah.
“Pusat hanya mengelola lima sampai enam sektor. Ini yang kita perjuangkan bersama teman-teman gubernur dan pemerintah provinsi seluruh Indonesia. Kita harus optimis, namanya berjuang itu tidak boleh putus asa. Upaya kita ini memperjuangkan untuk rakyat,” tuturnya.
Lanjut Isran, topik kedua masalah tenaga honorer yang akan dihilangkan menjadi bagian yang disuarakan oleh para kepala daerah, seperti gubernur, juga bupati dan wali kota.
“Kenapa tenaga honorer itu belum saatnya dihilangkan, karena negara masih memerlukan, daerah-daerah masih membutuhkan. Seperti di sektor pendidikan, sektor kesehatan. Belum saatnya kita menghapus dan itu juga yang akan kita perjuangkan di rakernas ini,” tegasnya.
Isran menambahkan, pihaknya telah bekerja sama dan berkoordinasi dengan Kementerian PANRB bersama APPSI, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi).
“Kita sudah merumuskan ada beberapa pilihan yang akan disepakati dan ini akan disampaikan kepada pihak parlemen DPR RI,” ungkapnya.
Menurut Isran, dalam Rakernas APPSI ini para gubernur dan pemerintah provinsi seluruh Indonesia sepakat untuk tetap memberikan dukungan penuh dalam rangka pembangunan ibu kota negara.
“Ibu Kota Nusantara itu adalah sebuah titik yang penting dalam membangun sebuah peradaban yang besar bagi bangsa Indonesia. Jadi harus didukung sepenuhnya, apalagi ini atas inisiatif, dorongan dan muncul dari pemikiran Presiden Joko Widodo dan sudah diundangkan oleh DPR RI,” pungkasnya.
