KUKAR : Harga cabai rawit kembali lonjakan signifikan dan menjadi penyumbang inflasi di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur saat menjelang Lebaran tahun ini.
Kepala Dinas Perkebunan dan Ketahanan Pangan (Disketapang) Kukar Sutikno mengatakan bahwa cabai menjadi faktor utama pemicu inflasi daerah dibandingkan komoditas lain. Mulai dari bawang merah, bawang putih, dan rempah-rempah yang juga kerap bergejolak.
“Tren kenaikan harga cabai rawit sudah bisa diprediksi setiap menjelang Natal, Tahun Baru, dan bulan Ramadan,” ujar Sutikno, Kamis, 20 Maret 2025.
Untuk mengatasi lonjakan harga cabai yang berulang setiap tahun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar telah menerapkan strategi melalui Indeks Pangan Mandiri (IPM). Program ini bertujuan menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok, termasuk cabai.
“Program ini tak hanya menjaga ketersediaan cabai di pasaran, tetapi juga membantu meningkatkan daya beli masyarakat dan kesejahteraan petani,” jelas Sutikno.
Pada tahun 2024, Pemkab Kukar telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,6 miliar untuk produksi cabai yang melibatkan 40 Kelompok Wanita Tani (KWT) di 12 kecamatan.
Bahkan, beberapa kelompok telah memulai panen sejak akhir Maret yang berdampak langsung pada penurunan harga cabai di pasaran.
Tak hanya itu, pemkab juga mengalokasikan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp6 miliar guna mendukung pertanian cabai berbasis teknologi.
Panen massal direncanakan berlangsung menjelang Lebaran untuk mengantisipasi lonjakan permintaan.
“Fokus utama pemerintah pada cabai bukan tanpa alasan. Harga cabai yang fluktuatif tahun lalu menjadi pemicu inflasi. Dengan penanaman serentak, pasokan bisa lebih stabil. Namun, kami juga harus memastikan panen terkelola dengan baik agar tidak terjadi oversupply yang justru menekan harga,” ungkap Sutikno.
Selain menggenjot produksi, Pemkab Kukar juga menginisiasi Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai langkah stabilisasi harga.
Program ini melibatkan berbagai instansi, termasuk Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Koperasi dan UMKM.
Tak hanya pemerintah, gerakan ini turut menggandeng petani, peternak, pembudidaya ikan, BUMDes, UMKM pangan, hingga Hiswana Migas untuk memperkuat ketahanan pangan di Kukar.
“Selain mengendalikan inflasi, program ini menjadi solusi jangka panjang dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan petani,” pungkas Sutikno. (Adv)