SAMARINDA: Harga bahan pokok di Kecamatan Sandaran, Kutai Timur (Kutim), masih menjadi keluhan utama warga akibat buruknya akses infrastruktur yang membuat distribusi logistik hanya bisa melalui jalur laut berbayar milik swasta.
Kondisi tersebut juga menyebabkan banyak penyedia jasa tidak ikut tender dan layanan dasar seperti internet belum tersedia.
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Komisi III DPRD Kaltim dari Dapil VI (Kutai Timur–Berau) Syarifatul Syadiah menegaskan bahwa kebutuhan dasar warga Sandaran harus menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Kita tentu menilai kemampuan anggaran daerah berbeda-beda. Tapi Sandaran itu tetap bagian dari Kutim, dan sekecil apa pun masyarakat tinggal di sana tetap harus mendapat sentuhan pembangunan, terutama telekomunikasi, listrik, pendidikan, dan kesehatan,” ujar legislator Partai Golkar itu, Senin 1 Desember 2025.
Sebagai daerah terpencil dengan jumlah penduduk tidak sebesar kecamatan lain, pembangunan infrastruktur dasar di Sandaran membutuhkan anggaran besar dan waktu panjang. Namun menurut Syarifatul, hal itu tidak boleh menjadi alasan untuk menunda pelayanan dasar.
“Kalau membangun fasilitas besar di sana, dananya sangat tinggi dan bisa menguras APBD. Tapi kalau memang masuk visi-misi bupati terpilih, harus tetap diupayakan dalam kerangka pemerataan keadilan,” jelasnya.
Syarifatul menilai, pembangunan Sandaran tidak bisa hanya bertumpu pada APBD Kutim, terlebih pendapatan daerah ikut tertekan karena penurunan drastis transfer pusat (TKD). Untuk itu, ia mendorong kolaborasi antara pemerintah, provinsi, pusat, dan perusahaan besar seperti KPC.
“Perusahaan jangan hanya fokus CSR di lingkar tambang. Ada wilayah-wilayah yang sangat membutuhkan seperti Sandaran. Kutim ini punya SDA besar, mestinya manfaatnya dirasakan lebih merata,” katanya.
Menurutnya, pemerintah pusat pun memiliki program yang bisa dioptimalkan, termasuk pembangunan infrastruktur bakti telekomunikasi.
“Kaltim harus mendorong semua pihak terlibat. Dengan kondisi keuangan yang menurun karena turunnya transfer pusat, maka perlu kolaborasi,” ucapnya.
Menurutnya, pemerintah pusat, Pemprov, Pemkab, hingga perusahaan besar seperti KPC, semua bisa berperan. Insyaallah solusinya bisa dicari bersama,” ujarnya.
Syarifatul berharap isu mahalnya bahan pokok dan keterisolasian Sandaran menjadi prioritas. Sebab, keterlambatan pembangunan di satu kecamatan dapat memperlebar ketimpangan antarwilayah di Kaltim.
“Jangan sampai ada satu pun masyarakat yang tertinggal dalam pembangunan. Mereka juga bagian dari Bumi Etam dan berhak mendapatkan pelayanan yang setara,” pungkasnya.
