Samarinda – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur H Hasanuddin Mas’ud, menerima aspirasi pengurus Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kaltim bertempat di ruang kerjanya Jalan Teuku Umar, Jumat (4/11/2022).
Aspirasi GMNI Kaltim adalah menyampaikan protesnya terhadap keputusan Presiden RI Joko Widodo yang menetapkan lima nama pejabat Otorita IKN (Ibu Kota Nusantara) yang hanya mengakomodir satu nama dari Kaltim.
Saat menerima perwakilan GMNI Kaltim, H Hasanuddin Mas’ud mengatakan berbagai elemen masyarakat termasuk mahasiswa, anggota Lembaga Swadaya Masyarakat serta tokoh tokoh adat dan tokoh agama, bebas menyampaikan aspirasinya. Termasuk, aspirasi yang menginginkan porsi yang lebih banyak untuk menduduki jabatan otoritas IKN.
“Dari keputusan presiden Nomor 123/TPA tahun 2022 tentang pejabat Otorita IKN, hanya satu deputi yang berasal dari daerah Kaltim yaitu Myrna Asnawati Safitri. Itupun masih diperdebatkan terkait domisilinya,” ungkapnya.
Ditambahkan Hasanuddin, masyarakat menilai komposisi pimpinan Otorita IKN tidak sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2022. Dalam Pasal 14, yang menjelaskan paling sedikit dua deputi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan dari unsur masyarakat lokal di Kaltim. Bahkan, Pasal 15 menyebutkan masing-masing deputi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibantu oleh paling banyak tiga direktur.
Ditegaskan Hasanuddin, satu putri daerah yang menjabat sebagai Deputi Otorita IKN juga masih menjadi sorotan masyarakat karena ternyata tidak berdomisili di Kaltim dan lebih banyak menghabiskan waktu di luar daerah Kaltim.
“Kami ingin memastikan frase putra daerah itu seperti apa. Kalaupun itu oke, yang kami pertanyakan satu lagi yang mengisi posisi deputi itu siapa? Harus ditambah sesuai Perpres 64 Tahun 2022,” tuturnya.
Ia menerangkan keharusan orang Kaltim yang mengisi pejabat Otorita IKN agar mengerti dan merasakan kehidupan di Kaltim, terlebih lagi mengetahui permasalahan sosial daerah.
“Jadi harus benar-benar berdomisili di Kaltim dan betul-betul mewakili kepentingan masyarakat Kaltim,” tegasnya.
Lebih lanjut politisi Golkar tersebut berharap pemerintah pusat khususnya Presiden Joko Widodo mampu menjawab aspirasi masyarakat Kaltim terkait penyesuaian pejabat Otorita IKN yang harus berasal dari Kaltim.
“Semoga ada tindak lanjut dan keputusan dari bapak Presiden,” harapnya.
