SAMARINDA: Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mendorong kantor partai yang tak hanya berfungsi sebagai sekretariat politik, tetapi juga rumah rakyat sekaligus pusat pengorganisasian, kaderisasi dan advokasi kepentingan masyarakat.
Hal itu disampaikan Hasto saat bertemu jurnalis dalam agenda Ngopi Bareng di Kantor DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur, Jalan AW Syahranie, Samarinda, Selasa, 2 Januari 2026.
Menurut Hasto, partai politik tidak boleh berhenti sebagai mesin elektoral, tetapi harus hadir nyata dalam kehidupan sosial masyarakat, terutama dalam membela kelompok yang termarjinalkan.
“Kantor partai harus menjadi rumah rakyat. Tempat advokasi, komunikasi politik, kaderisasi, dan penggemblengan anak-anak muda agar punya kesadaran mewujudkan cita-cita bangsa,” ujarnya.
Ia menyebut, kantor partai idealnya juga difungsikan sebagai ruang pendidikan publik, mulai dari kursus politik, pelatihan bahasa asing, penguatan kepribadian dan kebudayaan, hingga kursus penggerak ekonomi kerakyatan.
“Pendeknya, ini harus menjadi pusat pengorganisasian rakyat. Rumah bersama,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Hasto juga menyinggung rekomendasi Rakernas PDI Perjuangan yang harus diterjemahkan menjadi gerakan nyata di daerah.
Salah satu yang ditekankan adalah politik ekologi, khususnya di Kalimantan yang memiliki peran strategis sebagai penyangga lingkungan nasional.
Ia menyoroti masih maraknya aktivitas pertambangan yang mengabaikan aspek ekologis, mulai dari kerusakan sungai hingga hilangnya mata air.
“Kalimantan harus dikembalikan sebagai paru-paru dunia. Sungai dijaga, mata air dilestarikan, dilakukan reboisasi dan pembangunan kebun raya untuk menyelamatkan ekosistem kehidupan,” katanya.
Selain isu lingkungan, Hasto menekankan pentingnya partai turun langsung merespons persoalan ekonomi rakyat di tengah tekanan geopolitik global, ketidakpastian hukum, dan tingginya biaya ekonomi.
“Kader partai harus berani turun ke bawah, membela rakyat tertindas, dan tidak takut memperjuangkan kebenaran,” ujarnya.
Ia juga mendorong penguatan teknologi informasi dalam pengelolaan partai, mengingat luasnya wilayah Kalimantan Timur.
Menurutnya, fungsi partai, termasuk advokasi rakyat, harus dijalankan berbasis data dan teknologi.
“Gunakan teknologi informasi sebaik-baiknya. Rapat bisa daring, data harus hidup, dan advokasi rakyat harus jadi prioritas,” katanya.
Terkait dinamika demokrasi nasional, Hasto menegaskan sikap PDI Perjuangan untuk tetap konsisten pada prinsip reformasi, termasuk mempertahankan pemilihan kepala daerah secara langsung sebagai wujud kedaulatan rakyat.
“Pilkada langsung adalah amanat reformasi. Itu memberi legitimasi kuat kepada kepala daerah dan memastikan pertanggungjawaban langsung kepada rakyat,” pungkasnya.
Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana dialog terbuka, dihadiri kader PDI Perjuangan Kaltim dan insan pers, sebagai bagian dari upaya partai membuka ruang komunikasi publik secara lebih cair dan substantif.
