SAMARINDA: Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengaku lebih setuju dengan kebijakan pemberian beasiswa era Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik dibanding era Gubernur Kaltim periode 2018-2023 Isran Noor.
Sebagaimana diketahui, tidak ada batasan bagi mahasiswa dengan program studi (prodi) khusus yang bisa menerima beasiswa di era Gubernur Isran.
Sementara era Pj Gubernur Akmal Malik, beasiswa diberikan untuk prodi yang bersesuaian dengan kebutuhan pasar kerja.
“Kalau saya setuju prioritas supaya menjamin prodi yang dipilih langsung terserap lapangan kerja yang prospektif, bahkan kalau perlu prodi yang tidak relevan ditutup,” kata Hetifah.
Itu disampaikan saat menjadi narasumber podcast “Kabar Tuntas” di lantai 2 Studio Podcast MSI Group Jalan Untung Suropati, Samarinda, Sabtu (29/6/2024).
Ia menyarankan, jika bisa beasiswa ini diarahkan agar para lulusan ini akan terserap dalam lapangan kerja yang sudah pemerintah proyeksikan 15 tahun ke depan.
Hetifah menegaskan, Kaltim tidak boleh membuat rencana pengembangan menengah sesuai perencanaan sebelumnya.
“Misal business as usual (BaU) tambang rame jadi terus-terusan tambang padahal kita ada IKN,” ucapnya.
Menurutnya, saat ini beasiswa harus lebih difokuskan bagi prodi untuk menyambut IKN sebab banyak profesi yang tidak terbayang dibutuhkan sekarang dibutuhkan.
“Ilmu terkait bagaimana mengelola lingkungan hidup karena kita ingin IKN menjadi kota kawasan hijau misalnya. Banyak yang menarik,” sebutnya.
Ia meyakini, jika Kaltim bisa menyediakan prodi baru yang menarik akan banyak orang luar Kaltim yang ingin kuliah di Benua Etam.
“Karena melihat ada prospek kesempatan kerjanya,” ujarnya.
Ia menambahkan, pada prinsipnya pendidikan adalah kunci kemajuan provinsi dan negara sehingga hak setiap warga Kaltim menerima pendidkan berkualitas harus bener-benar dijaga.
“Salah satunya memastikan keuangan dari daerah dan negara digunakan semaksimal, seefesien, tepat guna dah tepat sasaran sesuai yang dicita-citakan,” pungkasnya.(*)