SAMARINDA: Komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) dalam memperluas akses pendidikan tinggi kembali ditegaskan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dengan sejumlah perguruan tinggi swasta (PTS).
Penandatanganan berlangsung di Ruang Pertemuan Olah Bebaya, Komplek Kantor Gubernur Lamin Etam, Samarinda, Senin, 7 Juli 2025.
Salah satu pihak yang menandatangani PKS adalah IKIP PGRI Kaltim.
Wakil Rektor III Bidang Kerja Sama, Abdul Rozak Fahrudin, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji atas inisiatif menghadirkan program Gratispol (bantuan pendidikan kuliah gratis).
“Kami dari IKIP PGRI mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kaltim, khususnya gubernur dan wakil gubernur, yang telah mengusung program pendidikan yang sangat luar biasa ini. Ini bentuk nyata keberpihakan pada peningkatan kualitas SDM Kaltim,” ujarnya.
Abdul Rozak mengungkapkan bahwa sejak diumumkannya program Gratispol, antusiasme pendaftar di IKIP PGRI meningkat pesat.
Beberapa program studi bahkan telah mendekati batas kuota.
“Dari program studi olahraga, dari total 150 kuota, hanya tersisa dua kursi lagi. Jurusan otomotif dari 50 kuota tinggal sedikit, begitu juga jurusan ekonomi dari 80 kuota,” jelasnya.
Menurutnya, tingginya minat ini menunjukkan bahwa Gratispol berhasil menyasar kelompok masyarakat yang tepat, khususnya keluarga dengan keterbatasan ekonomi yang selama ini kesulitan menjangkau pendidikan tinggi.
“Kami berharap bulan ini semua kuota sudah penuh, sehingga program ini benar-benar mengena kepada sasaran yang dituju,” katanya.
Ketika ditanya mengenai nasib mahasiswa lama, khususnya semester 2 sampai 8, Abdul Rozak menjelaskan bahwa pihak kampus telah mendapatkan informasi bahwa mereka akan mulai mendapat dukungan dalam anggaran murni 2026.
“Kami bersama mahasiswa memahami mekanisme ini. Ini menandakan kesungguhan pemerintah atas janji politiknya dan konsen pada dunia pendidikan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihak kampus siap bersinergi dan mengawal implementasi Gratispol, tidak hanya secara administratif, tapi juga dalam memastikan manfaatnya bisa dirasakan mahasiswa secara nyata.
Terkait besaran biaya kuliah di IKIP PGRI Kaltim, Abdul Rozak menyebut bahwa rata-rata Uang Kuliah Tunggal (UKT) berada di kisaran Rp3 juta hingga Rp3,5 juta per semester.
Ia juga mengajak masyarakat yang belum mendaftar untuk segera memanfaatkan kesempatan ini, mengingat kuota sudah hampir habis.
“Yang berminat silakan segera mendaftar. Karena begitu mendaftar, tidak ada SPP, tidak ada tes masuk, dan langsung diterima sesuai kuota yang tersedia,” pungkasnya.
Penandatanganan kerja sama ini menjadi bagian dari langkah konkret Pemprov Kaltim dalam merealisasikan program Gratispol secara luas.
Program ini tidak hanya mencakup universitas negeri, tapi juga melibatkan kampus-kampus swasta sebagai mitra penyelenggara pendidikan tinggi di daerah.
Melalui program ini, Pemprov Kaltim berharap mampu meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi di provinsi yang kaya sumber daya alam ini, sekaligus mencetak generasi emas Kaltim menuju visi Indonesia Emas 2045.